Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, namun beberapa aspek kehidupan Indonesia masih dipengaruhi oleh peninggalan kolonial Belanda, salah satunya dalam bidang hukum. Sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar dalam bidang hukum keperdataan di Indonesia masih merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) peninggalan kolonial Belanda. Seluruh pihak yang mempelajari, berkecimpung dan/atau berhubungan dengan dunia hukum, seperti akademisi, penegak dan praktisi hukum merujuk pada KUHPerdata yang merupakan terjemahan BW ketika membahas hukum keperdataan di Indonesia. Belum adanya KUHPerdata baru yang disusun dan disahkan sebagai Undang-Undang setelah Indonesia merdeka menyebabkan KUHPerdata dari terjemahan BW masih digunakan di Indonesia sampai sekarang.
Dinamika transformasi digital pada abad ke-21 menuntut adanya perubahan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Hukum Perdata sebagai dasar seluruh hubungan privat dan bisnis. Perubahan model transaksi, kemunculan platform digital, serta berkembangnya sistem perkreditan dan pembiayaan berbasis teknologi telah menghadirkan bentuk-bentuk hubungan perikatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kerangka KUHPerdata. Pertanyaan kritis pun muncul: apakah hukum perdata Indonesia, yang masih didominasi oleh kodifikasi kolonial berusia ratusan tahun, tetap layak menjadi fondasi bagi dunia usaha modern yang bergerak cepat, tanpa batas, dan berbasis data?
KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal dibangun dengan asumsi adanya pertemuan fisik dan kesepakatan langsung antar pihak. Padahal dalam transaksi modern, kesepakatan sering diberikan melalui satu klik (clickwrap agreement), penggunaan digital signature, dan sistem otomatis yang tidak terakomodasi oleh KUHPerdata. Bahkan Pasal 1321 mengenai cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, dan penipuan) menjadi sulit diterapkan ketika bentuk paksaan berubah menjadi digital coercion atau dark patterns melalui desain aplikasi.
Pembaruan hukum perdata bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan keharusan konstitusional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam perekonomian nasional. Tulisan ini menguraikan urgensi pembaruan hukum perdata dalam konteks bisnis Indonesia dengan memadukan pendekatan filosofis, sosiologis, dan normatif, serta menyertakan referensi jurnal ilmiah yang dapat diakses publik. Model bisnis modern seperti fintech lending, crowdfunding, digital marketplace, ride-hailing service, subscription-based economy, hingga smart contract berbasis blockchain telah menciptakan hubungan perdata baru yang tidak dikenal dalam KUHPerdata.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah wajah ekonomi global. Transaksi yang dahulu membutuhkan pertemuan fisik kini bergeser ke platform daring yang mengandalkan mekanisme klik, tanda tangan elektronik, dan sistem otomatisasi. Konsep borderless interaction menjadikan pembeli, penjual, investor, konsumen, dan penyedia layanan berkumpul dalam ruang digital tunggal tanpa batas geografis. Fenomena tersebut membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Hukum perdata yang mengutamakan alat bukti konvensional, bentuk kontrak tertulis, serta asas konsensualisme klasik menghadapi tantangan ketika kontrak diwujudkan dalam format digital, persetujuan diberikan dalam satu klik (clickwrap agreement), dan objek kontrak berupa data atau layanan digital yang bersifat non-fisik.
Konsekuensi ini membuat berbagai negara seperti Belanda, Perancis, dan Jerman memilih mereformasi hukum perdatanya, khususnya bagian law of obligation dan law of contract, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital. Indonesia dengan KUHPerdata-nya yang berusia lebih dari 180 tahun belum melakukan modernisasi sistematis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara realitas bisnis modern dan kerangka hukum kolonial. Misalnya, beberapa pasal dalam KUHPerdata tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti transaksi elektronik dan/atau industri e-commerce yang saat ini sedang masif terjadi di Indonesia selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi digital. Fenomena tersebut tentu akan melahirkan berbagai hubungan hukum yang lebih kompleks. Sayangnya, tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdata yang memiliki pengaturan tentang transaksi elektronik
Struktur hukum yang berkembang di luar KUHPerdata juga memperlihatkan adanya fragmentasi regulasi. Lahirnya berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perdagangan, serta regulasi fintech dari OJK justru menunjukkan kekosongan kerangka hukum perdata yang memadai. Aturan sektoral ini sebenarnya muncul sebagai respons terhadap dinamika bisnis yang tidak terakomodasi oleh KUHPerdata. Namun karena disusun secara sektoral, aturan-aturan tersebut kerap tumpang tindih dan tidak memiliki harmonisasi prinsip, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ketika hukum induk tidak menyediakan landasan konseptual yang kuat, setiap aturan sektoral akan berjalan sendiri-sendiri, menimbulkan potensi benturan norma, dan menyulitkan pelaku usaha dalam memahami standar hukum yang berlaku.
