Kedua, kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah selama waktu kerja. Ketiga, fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum. Keempat, fasilitas rumah pengasuhan anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.
Sementara RUU Ketahanan Keluarga pula meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar memfasilitasi suami yang bekerja di pemerintahan untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan atau saat istri atau anaknya sakit. Meski begitu, kritikan masyarakat terhadap RUU ini tetap menjadi masukan DPR.
“Tentu adanya kritik, saran dan masukan dari masyarakat akan menjadi faktor penguat pembahasan RUU ini di DPR RI agar tercapai tujuan kehadiran Undang-undang yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, RUU Ketahanan Keluarga merupakan usul dari beberapa anggota dewan. Mereka antara lain, dua anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ledia Hanifa Amaliah serta Netty Prasetyani. Kemudian, Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra, dan Ali Taher Parasong dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).
















