Usulan Subsidi BBN Terbentur Payung Hukum
Berita

Usulan Subsidi BBN Terbentur Payung Hukum

Pemerintah bersama Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mengusulkan agar subsidi BBN tahun 2010 naik Rp 1,2 triliun. Namun belum ada payung hukum yang mengatur pengalokasian subsidi tersebut.

Yoz
Bacaan 2 Menit

 

Mengenai produksi biodesel, Evita melihat di lapangan banyak produsen biodiesel yang berhenti berproduksi. Menurutnya, hal ini disebabkan karena masalah harga. Kalau harganya disamakan dengan harga BBM fosil maka mereka rugi," terangnya. Untuk itu, pemerintah akan menetapkan harga patokan untuk BBN. "Seperti juga ICP (Indonesia Crude Price), akan ada harga patokan BBN dan juga akan membentuk tim harga BBN," tambahnya.

 

Sebelumnya, produsen BBN mengusulkan agar subsidi BBN bisa meningkat menjadi 9,8 persen pada 2010 dari subsidi 2009 sebesar Rp831,43 miliar. Alasan para produsen adalah meningkatnya biaya infrastruktur penunjang penggunaan BBN. Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Lisminto, dengan asumsi harga minyak mentah internasional sebesar AS$ 70 per barel dan harga minyak di pasar Singapura Rp 5.300 per liter, maka harga keekonomian bioetanol mencapai Rp 6.500 hingga Rp 7.500 per liter. Sementara harga premium dalam negeri masih disubsidi di level Rp 4.500 per liter.


Oleh karena itu, katanya, Aprobi mengusulkan subsidi untuk bietanol sebesar Rp 1.450 per liter atau Rp 311 miliar untuk volume 214.541 KL per tahun. "Volume bioetanol pada 2010 ditargetkan mencapai satu persen dari total volume premium bersubsidi yakni 214.541 KL per tahun," ujar Lisminto. Dengan asumsi yang sama, harga keekonomian biodiesel mencapai Rp 6.880 - Rp 7.040 per liter. Sementara harga solar bersubsidi saat ini sebesar Rp 4.500 per liter. Maka, nilai subsidi untuk biodiesel diusulkan sebesar Rp 1.660 per liter. Dengan volume satu persen dari premium atau 562.543 KL, sedangkan tambahan anggaran untuk subsidi bioetanol sebesar Rp934 miliar.


Dia juga menambahkan, kemampuan kapasitas terpasang biodiesel sudah mampu memenuhi kebutuhan minimum mandatori yaitu lima persen. Sementara jika semua kapasitas bioetanol diberdayakan, maka hanya memenuhi separuh dari mandatori premium. Dia menjelaskan hanya 35 persen produsen ethanol yang mampu memproduksi bioetanol.
Dari 35 persen itu, hanya sepersepuluh yang memiliki kapasitas produksi 100 ribu KL.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info