Indonesia masih tertinggal dalam penerapan doktrin ini secara konsisten. UU BUMN 2025 memberikan peluang reformasi, tapi juga harus diiringi pelatihan bagi penegak hukum, internal audit BUMN, dan penguatan whistleblowing system.
Sebagai salah satu penasihat hukum dalam perkara Pertamina–BMG, penulis menyaksikan langsung betapa rapuhnya perlindungan hukum terhadap profesional BUMN. Keputusan investasi yang dilandasi analisis, kehati-hatian, dan persetujuan internal justru menjadi jerat pidana yang mematikan karier seseorang. Tanpa perlindungan dari prinsip BJR, maka tidak akan ada ruang inovasi dan keberanian untuk mengambil keputusan dalam korporasi negara.
UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule dapat menjadi fondasi baru bagi tata kelola perusahaan negara yang sehat dan berkeadilan. Namun tetap harus diiringi dengan prinsip transparansi, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum yang cermat. Perlindungan terhadap profesional BUMN tidak boleh menjadi celah bagi impunitas. Sebaliknya, impunitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan profesional yang bertindak dengan integritas.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 48/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan oleh lembaga negara. Putusan ini memperluas cakupan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 23 UUD 1945.
Namun, tafsir ini seringkali menjadi alat justifikasi penegak hukum untuk menjerat profesional BUMN meski keputusan yang diambil merupakan murni keputusan bisnis. Konflik inilah yang memerlukan harmonisasi norma agar tidak terjadi tumpang tindih antara perlindungan korporasi dan upaya pemberantasan korupsi.
Apabila prinsip Business Judgment Rule tidak diterapkan secara konsisten, risiko terbesarnya adalah hilangnya minat profesional terbaik untuk duduk di jajaran direksi BUMN. Profesionalisme akan tergantikan oleh kehati-hatian berlebihan, keputusan akan menjadi stagnan, dan inovasi bisnis BUMN menjadi lumpuh.
