Managing Director Legal BPI Danantara, Robertus Bilitea menilai UU BUMN terbaru merupakan langkah maju untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas BUMN. Mengingat tantangan terbesar soal lemahnya sistem mitigasi risiko dan pengawasan internal yang sering menimbulkan masalah hukum maupun reputasi. Untuk itu, regulasi ini memberi peluang bagi pembenahan struktur manajemen risiko secara menyeluruh.
"Undang-undang ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat budaya kepatuhan dan memastikan pengambilan keputusan di lingkungan BUMN dilakukan secara hati-hati dan terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Robertus menerangkan banyak negara di kawasan Asia yang lebih dulu melakukan reformasi BUMN dengan menegakkan prinsip profesionalisme dan pembatasan intervensi politik. Indonesia pun kini mulai bergerak ke arah yang sama.
“Kita perlu memastikan struktur hukum yang kuat diikuti dengan budaya organisasi yang menempatkan integritas sebagai nilai utama,” pungkasnya.
