Dengan diudangkannya RUU tentang Hak Cipta ini kelak, ketiga undang-undang di bidang hak cipta tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Pasal 78 RUU Hak Cipta, DPR dan pemerintah telah menyepakati bahwa RUU tersebut akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan oleh Presiden. Waktu 12 bulan tersebut akan digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.
Pembajakan urusan polisi
Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkeh dan HAM, Zen Umar Purba, mengatakan bahwa salah satu pokok perubahan yang dikandung RUU Hak Cipta yang telah disetujui oleh 329 anggota DPR ini adalah adanya pemisahan konsep antara Hak Cipta dan hak terkait.
"Kalau hak cipta kan hak untuk Pencipta. Sedangkan hak terkait itu hak untuk pelaku seperti penyanyi, kemudian hak untuk produser rekaman suara dan kemudian hak lembaga penyiaran," jelasnya ketika ditemui hukumonline usai Rapat Paripurna DPR Pengambilan Keputusan RUU Hak Cipta.
Selain itu, Zen juga mengungkapkan beberapa ketentuan lain yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Yaitu, mengenai pengaturan khusus bagi perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin. Kemudian, ketentuan mengenai ancaman hukuman minimal bagi kejahatan-kejahatan tertentu di bidang hak cipta.
Bagi pencipta atau pemegang hak terkait yang merasa haknya dilanggar, RUU Hak Cipta memberikan sarana dalam penyelesaian sengketa, yaitu dengan adanya penetapan sementara pengadilan. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai agar kerugian yang diderita tidak bertambah meningkat.
"Jadi kalau Anda merasa ada yang membajak karya Anda sebelum ada sidang pengadilan, Anda bisa minta penetapan pengadilan supaya barang itu dilarang beredar di masyarakat," ujar Zen.
Kemudian ketika ditanya apakah nanti bila sudah diundangkan UU Hak Cipta dapat memberangus praktek-praktek pembajakan yang sangat marak di Indonesia, Zen mengatakan bahwa Undang-undang dan penegakannya merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, sebagus apapun produk legislasi yang dihasilkan, jika tidak ada enforcement yang serius maka undang-undang tersebut tidak akan berjalan.
"Kita tidak mengatur masalah enforcement di sini. Apapun namanya, kalau memang tidak di-enforce, ya nggak bisa jalan. Jadi kerjasama yang kita lakukan ini dengan pihak kepolisian secara intensif. Kita ada PPNS, tapi itu dilakukan bersama-sama dengan polisi. Polisi yang harus aktif sekali," tegasnya.
RUU Hak Cipta pertama kali diserahkan oleh pemerintah ke DPR pada 13 Desember 1999, bersamaan dengan RUU tentang Paten dan RUU tentang Merek yang berhasil diselesaikan lebih awal.
Semula, RUU tentang Hak Cipta bernama RUU tentang Hak Cipta dan Hak yang Terkait dengan Hak Cipta dan terdiri dari 15 bab dan 80 pasal. Setelah melalui berbagai pembahasan di Panja Komisi II DPR, RUU itu berubah nama dan jumlah pasalnya menjadi 78 buah.
