UU Hak Cipta Baru Suguhkan Perlindungan Maksimal bagi Pencipta
Berita

UU Hak Cipta Baru Suguhkan Perlindungan Maksimal bagi Pencipta

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (11/07) akhirnya menyetujui RUU tentang Hak Cipta untuk disahkan sebagai undang-undang. Selain mengadopsi beberapa ketentuan TRIPs yang sempat tertinggal dalam undang-undang sebelumnya, RUU yang baru ini juga memberikan perlindungan yang jauh lebih memadai bagi pencipta atau pemegang hak terkait yang karyanya dibajak.

Amr/APr
Bacaan 2 Menit
UU Hak Cipta Baru Suguhkan Perlindungan Maksimal bagi Pencipta
Hukumonline

Dalam sambutan atas disetujuinya RUU tentang Hak Cipta oleh DPR, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah sangat terkesan dengan proses pembahasan di DPR. Hal ini mengingat materi dan masalah yang harus dibahas dalam RUU tentang Hak Cipta sedemikian banyak dan bersifat teknis dikaitkan dengan waktu yang relatif singkat.

"Syukurlah, pembahasan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," ungkapnya dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR dengan mata acara Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan RUU tentang Hak Cipta di gedung DPR pada Kamis (11/7). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.

Menkeh juga mengungkapkan bahwa apabila RUU tentang Hak Cipta ini telah diundangkan, dari sudut legislasi sempurnalah pengembangan hukum untuk sistem hak kekayaan intelektual sebagai satu sistem yang membawahkan berbagai bidang yakni hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desian industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Lebih jauh, Yusril menegaskan pula bahwa penyempurnaan UU tentang Hak Cipta yang sekarang ini didasarkan atas berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak terkait dalam keseimbangan dengan masyarakat pada umumnya.

"Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dalam TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, red) dan WIPO Copyrights Treaty yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan undang-undang tahun 1997," demikian jelas Yusril.

Sejak 1982, Indonesia telah mempunyai undang-undang nasional di bidang hak cipta, yaitu UU No.6/1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU No.7/1987, dan terakhir diubah lagi dengan UU No.12/1997.

Perubahan tahun 1997 dimaksudkan untuk menyesuaikan undang-undang itu dengan TRIPs yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization. Indonesia telah meratifikasi persetujuan ini dengan UU No.7/1994.

Dengan diudangkannya RUU tentang Hak Cipta ini kelak, ketiga undang-undang di bidang hak cipta tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Pasal 78 RUU Hak Cipta, DPR dan pemerintah telah menyepakati bahwa RUU tersebut akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan oleh Presiden. Waktu 12 bulan tersebut akan digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Pembajakan urusan polisi

Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkeh dan HAM, Zen Umar Purba, mengatakan bahwa salah satu pokok perubahan yang dikandung RUU Hak Cipta yang telah disetujui oleh 329 anggota DPR ini adalah adanya pemisahan konsep antara Hak Cipta dan hak terkait.

"Kalau hak cipta kan hak untuk Pencipta. Sedangkan hak terkait itu hak untuk pelaku seperti penyanyi, kemudian hak untuk produser rekaman suara dan kemudian hak lembaga penyiaran," jelasnya ketika ditemui hukumonline usai Rapat Paripurna DPR Pengambilan Keputusan RUU Hak Cipta.

Selain itu, Zen juga mengungkapkan beberapa ketentuan lain yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Yaitu, mengenai pengaturan khusus bagi perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin. Kemudian, ketentuan mengenai ancaman hukuman minimal bagi kejahatan-kejahatan tertentu di bidang hak cipta.

Bagi pencipta atau pemegang hak terkait yang merasa haknya dilanggar, RUU Hak Cipta memberikan sarana dalam penyelesaian sengketa, yaitu dengan adanya penetapan sementara pengadilan. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai agar kerugian yang diderita tidak bertambah meningkat.

"Jadi kalau Anda merasa ada yang membajak karya Anda sebelum ada sidang pengadilan, Anda bisa minta penetapan pengadilan supaya barang itu dilarang beredar di masyarakat," ujar Zen.

Kemudian ketika ditanya apakah nanti bila sudah diundangkan UU Hak Cipta dapat memberangus praktek-praktek pembajakan yang sangat marak di Indonesia, Zen mengatakan bahwa Undang-undang dan penegakannya merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, sebagus apapun produk legislasi yang dihasilkan, jika tidak ada enforcement yang serius maka undang-undang tersebut tidak akan berjalan.

"Kita tidak mengatur masalah enforcement di sini. Apapun namanya, kalau memang tidak di-enforce, ya nggak bisa jalan. Jadi kerjasama yang kita lakukan ini dengan pihak kepolisian secara intensif. Kita ada PPNS, tapi itu dilakukan bersama-sama dengan polisi. Polisi yang harus aktif sekali," tegasnya.

RUU Hak Cipta pertama kali diserahkan oleh pemerintah ke DPR pada 13 Desember 1999, bersamaan dengan RUU tentang Paten dan RUU tentang Merek yang berhasil diselesaikan lebih awal.

Semula, RUU tentang Hak Cipta bernama RUU tentang Hak Cipta dan Hak yang Terkait dengan Hak Cipta dan terdiri dari 15 bab dan 80 pasal. Setelah melalui berbagai pembahasan di Panja Komisi II DPR, RUU itu berubah nama dan jumlah pasalnya menjadi 78 buah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info