Menanggapi putusan ini, Genoveva Alicia peneliti Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini.
“Dalam rumusan pasal ini jelas dimuat bahwa informasi elektronik yang didistribusikan atau ditransmisikan ini harus mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Sementara UU ITE sama sekali tidak menjabarkan lebih jauh tentang apa itu muatan yang mengandung kesusilaan,” ujarnya saat dihubungi hukumonline Rabu (14/11).
(Baca Juga: Kritik Sejumlah Pakar atas Vonis Baiq Nuril)
Ia berpandangan bahwa penerapan pasal ini harus dikaitkan dengan KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Menurutnya, suatu perbuatan bisa dianggap melanggar kesusilaan apabila perbuatan susila itu dilakukan secara terbuka di depan umum atau dengan maksud untuk diketahui oleh khalayak.
“Dalam kasus ini pembicaraan antara Bu Nuril dengan kepala sekolah adalah ranah privat dan tidak dilakukan secara terbuka,” tambahnya.
Selain itu, Genoveva juga menyampaikan kekecewaannya terhadap majelis hakim MA yang memeriksa di tingkat kasasi. Pasalnya, dalam kasus ini tindakan Baiq Nuril adalah merekam bukan mentransmisikan sebagaimana yang dituduhkan kepada Baiq Nuril.
“ICJR sendiri tidak sepakat dengan MA. Kami lebih sepakat dengan hakim di tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur ‘mentransmisikan’ tidak terbukti, karena yang memindahkan file rekaman bukan Bu Nuril,” katanya.
(Baca Juga: Siapa Saja Bisa Diadukan: Mereka yang Terjerat UU ITE)
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Teguh Arifiyadi menerangkan bahwa pasal ini dikenakan bagi setiap orang (perorangan maupun badan hukum) yang terbukti tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan, dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Dia juga menyebutkan bahwa dalam kasus Baiq Nuril, ada dua elemen yang penting untuk dibuktikan.
















