“Elemen yang harus dibuktikan ialah apakah benar Nuril terbukti mentransmisikan/mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan konten asusila? Selanjutnya jika benar terbukti, apakah Nuril tidak memiliki hak untuk merekam konten tersebut?” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa perekaman ini seharusnya patut diduga sebagai upaya melindungi diri dengan cara menyimpan bukti yang bisa saja akan sangat berguna di kemudian hari.
Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sendiri ada tiga perbuatan utama yang diatur, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Kemudian dalam penjelasannya, perbuatan-perbuatan ini dijabarkan sebagai berikut:
Mendistribusikan | mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik |
Mentransmisikan | mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik |
Membuat dapat diakses | semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik |
Saat dikonfirmasi perihal batasan frasa “membuat dapat diakses” yang dalam penjelasannya bisa memunculkan berbagai tafsir, Teguh menyatakan bahwa hal ini sebenarnya sudah jelas. “Frasa ini berarti informasi/dokumen elektronik yang semula tidak dapat diakses menjadi dapat diakses secara elektronis,” ujarnya.
Padahal penjelasan frasa ini bisa saja menyasar perbuatan apapun yang sangat merugikan hak dan kebabasan orang lain saat mengakses informasi/dokumen elektronik.
Salah satu buktinya adalah korespondensi yang selama ini bersifat privat, bisa saja disasar menjadi obyek yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Selain kasus Baiq Nuril, kasus serupa pernah menimpa HR dan FR.
















