UU Korupsi Perlu Direvisi
Berita

UU Korupsi Perlu Direvisi

Jakarta, hukumonline. Baru ditetapkan satu tahun lalu, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dituntut untuk direvisi. Alasannya, UU ini memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, juga tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ari/Rfl
Bacaan 2 Menit
UU Korupsi Perlu Direvisi
Hukumonline

Hal itu dinyatakan Hartono Mardjono, anggota Komisi II DPR RI,  pada sebuah diskusi bertajuk "Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Sabtu (9/9). Pembicara lain yang hadir adalah  Prof Bagir Manan (pakar hukum tatanegara Unpad) dan Moh. Assegaf (salah seorang penasehat hukum Soeharto).

Menurut Hartono Mardjono, dalam UU No. 31 tahun 1999 dikatakan bahwa dengan mulai berlakunya UU No. 31 tahun 1999 maka UU yang lama, yaitu UU No. 3 tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku. Hal ini, menurutnya, akan mengundang kontroversi. "Kalau memang diterapkan seperti itu, maka perbuatan korupsi yang dilakukan di masa lalu tidak akan bisa diadili, karena perangkat hukumnya sudah dicabut," ujarnya.

Karena itu, Hartono menyarankan revisi UU No. 31 tahun 1999 dengan menambahkan ketentuan peraturan peralihan. Inti peraturan peralihan itu adalah tetap memberlakukan UU No. 3 tahun 1971. Dengan demikian, koruptor di masa lalu tetap dapat dijerat dengan UU itu.

Menurut Hartono, UU No. 31/1999 tak dapat dipakai untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi di masa lalu. Bila dipaksakan akan melanggar asas hukum pidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Hartono mencontohkan penggunaan UU No. 3 Tahun 1971 dalam penuntutan  Soeharto. Menurutnya, tim penasehat hukum mantan Presiden itu bisa mengatakan dasar tuntutannya tidak benar, karena UU No. 3 tahun 1971 sudah dihapus.

Hal senada diungkapkan pula Prof Bagir Manan. Menurutnya, secara hukum tidak bisa kita mengadili Soeharto karena UU No. 3 Tahun 1971 sudah dihapus. "Pencabutan UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 tahun 1999 telah menimbulkan dekriminalisasi," ungkap hakim agung yang baru diangkat itu.

Karena itulah, menurut Hartono, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI menyampaikan usul revisi UU No. 31 Tahun 1999 kepada Menteri Kehakiman & HAM Yusril Ihza Mahendra. Tapi, hingga saat ini, Menkeh & HAM belum juga mengajukan RUU perubahan tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info