Firma hukum Dentons Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) memandang diberlakukannya UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi solusi dalam upaya pencegahan kebocoran data dan penindakan hukum.
"UU PDP yang diberlakukan mulai 17 Oktober 2024 diharapkan menjadi solusi pencegahan sekaligus penindakan terhadap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia," ujar Partner Dentons HPRP Andre Rahadian dalam keterangannya.
Pernyataan Andre tersebut disampaikan dalam diskusi Indonesia Privacy Leader Summit 2024 bertema Dua Tahun UU PDP: Refleksi, Tantangan, dan Masa Depan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Kamis (17/10).
Baca Juga:
- Jelang 17 Oktober, Implementasi UU PDP Berisiko Tertunda
- Begini Seluk Beluk Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP
Ia mengatakan diberlakukannya UU Pelindungan Data Pribadi membuat perusahaan-perusahaan wajib patuh. Pasalnya kini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah punya landasan hukum untuk bertindak.
"Ya, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, sejak 2019 hingga Mei 2024 tercatat 124 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan 111 di antaranya merupakan kasus kebocoran data pribadi," katanya.
Senada dengan Andre, Partner Dentons HPRP Mika Isac Kriyasa menilai ke depannya, setiap perusahaan, utamanya yang bergerak di bidang teknologi atau pemrosesan data publik, harus memastikan keamanan data lewat kontrol dan alat keamanan siber yang kuat.
















