Poligami terbatas
Bagi Nursjahbani, dari perspektif sejarah, sesungguhnya kedudukan perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan merupakan kemajuan dibandingkan dengan UU sebelumnya. Misalnya, KUH Perdata yang tidak menganggap perempuan sebagai subyek hukum dan tidak punyai hak. Bahkan, atas harta bendanya sendiri, kecuali dengan bantuan suaminya.
Namun menurut Nursjahbani, tetap saja UU Perkawinan harus diubah. Sebagai contoh, rumusan Pasal 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang tampaknya netral saja dalam perumusannya, tetapi justru telah menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi.
Ketentuan pasal 2 ini telah menyebabkan banyak terjadi perkawinan di bawah tangan dan atau penolakan pencatatan perkawinan berhubungan dengan adanya agama atau kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. "Implikasi lebih jauh tentunya pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan juga tentu saja bagi perempuan yang bersangkutan," lanjut Nursjahbani.
Menurut Nursjahbani, selain pasal 2, ketentuan yang patut dikritisi adalah pasal 3 dan kaitannya dengan pasal 4 dan 5 tentang azas poligami terbatas. Ia berpendapat, persoalan ini mencuat ke permukaan baru-baru ini dan menimbulkan kontroversi sejak Meneg Pemberdayaan Perempuan mengusulkan untuk mencabut PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 Tahun 1983, khususnya izin poligami bagi pegawai negeri.
Nursjahbani mengemukakan bahwa PP 10 ini sebaiknya tidak dicabut. Alasannya, dalam kondisi masyarakat yang diskriminatif, intervensi pemerintah diperlukan walaupun itu dalam kehidupan rumah tangga sekalipun. Selain itu menurut Sekjen Koalisi Perempuan ini, pencabutan PP 10 akan lebih menguntungkan laki-laki saja.
UU Perkawinan dinilai ambivalen
Ketentuan yang paling krusial bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah Pasal 31 (3) dan Pasal 34 (1) dan (3) UU Perkawinan. Ia melihat, pembentukan UU Perkawinan sangat ambivalen dan bias gender dalam menentukan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga.
Ambivalensi itu di satu pihak menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat. Namun di lain pihak, menentukan dengan sangat kaku peran masing-masing, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
















