Peran ini ditegaskan pula dalam Pasal 34 (1) di mana dikatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan isteri wajib mengurus rumah tangga. Nursjahbani melihat, akibat lebih jauh dari ketentuan ini adalah pada bidang pengupahan. Upah pekerja laki-laki lebih banyak dari upah perempuan karena adanya komponen tunjangan keluarga. Sementara perempuan selalu dianggap lajang meskipun secara de facto dia menikah dan mempunyai anak.
Ketentuan yang tak kalah pentingnya menurut Nursjahbani, adalah yang berkenaan dengan kedudukan anak dalam keluarga. Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sementara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ketentuan ini dalam pandangan Nursjahbani, selain sangat diskriminatif ditinjau dari kepentingan anak, juga sangat memberatkan kaum perempuan. Hal ini mengingat tidak jelasnya pengertian perkawinan yang sah dalam konteks ini, apalagi dihubungkan dengan pasal 2.
















