Namun dilihat dari gelagatnya, sambung Enggar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah tidak ingin mengubah aturan ini sehingga terlihat ada sikap mendua dalam sikap anti modal asing.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia, Teguh Satria mengatakan, dari kaca mata pengembang, investasi asing bukan bertujuan untuk mengundang developer asing untuk berkecimpung di proyek properti dalam negeri. Ia menjelaskan, yang dimaksud membuka peluang bagi asing adalah pembeli asing selaku end user dalam proyek properti strata-title.
"Jadi yang kita inginkan adalah mengundang pembeli asing untuk membeli properti di Indonesia, bukan diizinkan masuk untuk ikut mengembangkan proyek," ujar Teguh.
Sedangkan pengamat properti Panangian Simanungkalit malah beranggapan sudah seharusnya pemerintah dan DPR mengamandemen UU PA. Apalagi, katanya, gagasan untuk merevisi UU tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak 20 tahun terakhir.
"Keinginan itu sudah menguat di kalangan pemerintah sejak dua dekade terakhir. Pertimbangannya, perubahan kebijakan itu bisa menambah devisa di sektor pariwisata," kata Panangian.
No | Hal | UU PA | UU PM |
1. | Dasar | Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. | Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. |
2. | Tujuan | Melaksanakan apa yang tertulis di GBHN dan juga pasal 33 UUD 1945. | Melaksanakan apa yang tertulis dalam pasal 33 UUD 1945. |
3. | Perbedaan | · UUPA dibuat untuk membatasai PMA yang pada tahun 1960 memang dibatasi dikarekan idiologi yang dianut Indonesia (Pidato Menteri Agraria tahun 1960). · UUPA sebagai payung hukum dari peraturan-peraturan pertanahan dinilai gagal. · UUPA memiliki semangat yang berbeda bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan dari daerah maupun pusat yang memiliki semangat untuk membangun daerah, salah satunya dengan mendorong penanaman modal yang memiliki semangat berbeda dengan UU PM. | · UU PM dibuat untuk mendorong penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk memajukan Indonesia. · UU PM sebagai payung hukum penanaman modal dinilai cukup baik dikarenakan penanaman modal masih berjalan dengan cukup baik walaupun ada masalah, salah satunya berasal dari UUPA (pasal 22 diubah oleh MK karena tidak sesuai dengan UUPA). · UU PM memiliki semangat yang sejalan dengan perkembangan saat ini, yaitu mendorong penanaman modal untuk pembangunan pusat maupun daerah. |
Lebih Unggul
Lantas, bagaimana peluang keran kepemilikan asing dalam kontribusinya untuk menggerakkan sektor perekonomian nasional sesungguhnya? Teguh Satria mengemukakan, berdasarkan hasil riset terbaru yang dikeluarkan LPEM FEUI, properti di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan properti di negara lain. Salah satunya dilihat dari sisi keunggulan harga jual yang relatif lebih murah dibanding negara lain.
