UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) dianggap bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Anggota Komisi I DPR Enggartiasto berpendapat, payung hukum peninggalan masa lalu ini terbukti berseberangan dengan upaya pemerintah dalam menarik investasi asing di sektor industri nasional.
Dalam sebuah acara talk show bertajuk 'Potensi Investor Asing di Industri Properti Indonesia, Peluang & Tantangan', di Jakarta, Enggartiasto mengatakan, harus ada kejelasan dan ketegasan sikap dari pemerintah mengenai kesediannya mengakomodir usulan pemangku kepentingan, untuk merevisi UU PA.
"Jika tidak, pemerintah lebih baik membubarkan BKPM karena adanya ambiguitas dalam perspektif keikutsertaan asing dalam kontribusinya di perekonomian nasional," ujarnya.
Dijelaskannya, semangat UU PA saat ini menghambat masuknya modal asing yang hanya diperbolehkan dalam tenggat waktu temporer, karena produk hukum tersebut dibuat era nasionalisasi. Sedangkan UU PM sebagai produk hukum terkini yang semangatnya untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya, itu sebabnya dibentuk BKPM.
Pemerintah, kata Enggar, tidak perlu berusaha keras untuk merevisi UU PA hanya karena mengatasnamakan kesakralan UU yang berkiblat pada semangat komunisme di China. "Toh China saja sudah membuka diri di era globalisasi ini dengan bersedia mengikuti masukan pemodal asing seperti General Electric (GE) untuk mengubah UUD nya," tambah politisi Partai Golkar ini.
Enggar berpandangan, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memperlihatkan good will untuk mengubah kebijakan UU PA. "Sebelum UU PA ini diubah, tak mungkin regulasi mengenai hak pakai properti bagi warga asing bisa direvisi," tuturnya.
Namun dilihat dari gelagatnya, sambung Enggar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah tidak ingin mengubah aturan ini sehingga terlihat ada sikap mendua dalam sikap anti modal asing.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia, Teguh Satria mengatakan, dari kaca mata pengembang, investasi asing bukan bertujuan untuk mengundang developer asing untuk berkecimpung di proyek properti dalam negeri. Ia menjelaskan, yang dimaksud membuka peluang bagi asing adalah pembeli asing selaku end user dalam proyek properti strata-title.
"Jadi yang kita inginkan adalah mengundang pembeli asing untuk membeli properti di Indonesia, bukan diizinkan masuk untuk ikut mengembangkan proyek," ujar Teguh.
Sedangkan pengamat properti Panangian Simanungkalit malah beranggapan sudah seharusnya pemerintah dan DPR mengamandemen UU PA. Apalagi, katanya, gagasan untuk merevisi UU tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak 20 tahun terakhir.
"Keinginan itu sudah menguat di kalangan pemerintah sejak dua dekade terakhir. Pertimbangannya, perubahan kebijakan itu bisa menambah devisa di sektor pariwisata," kata Panangian.
No | Hal | UU PA | UU PM |
1. | Dasar | Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. | Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. |
2. | Tujuan | Melaksanakan apa yang tertulis di GBHN dan juga pasal 33 UUD 1945. | Melaksanakan apa yang tertulis dalam pasal 33 UUD 1945. |
3. | Perbedaan | · UUPA dibuat untuk membatasai PMA yang pada tahun 1960 memang dibatasi dikarekan idiologi yang dianut Indonesia (Pidato Menteri Agraria tahun 1960). · UUPA sebagai payung hukum dari peraturan-peraturan pertanahan dinilai gagal. · UUPA memiliki semangat yang berbeda bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan dari daerah maupun pusat yang memiliki semangat untuk membangun daerah, salah satunya dengan mendorong penanaman modal yang memiliki semangat berbeda dengan UU PM. | · UU PM dibuat untuk mendorong penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk memajukan Indonesia. · UU PM sebagai payung hukum penanaman modal dinilai cukup baik dikarenakan penanaman modal masih berjalan dengan cukup baik walaupun ada masalah, salah satunya berasal dari UUPA (pasal 22 diubah oleh MK karena tidak sesuai dengan UUPA). · UU PM memiliki semangat yang sejalan dengan perkembangan saat ini, yaitu mendorong penanaman modal untuk pembangunan pusat maupun daerah. |
Lebih Unggul
Lantas, bagaimana peluang keran kepemilikan asing dalam kontribusinya untuk menggerakkan sektor perekonomian nasional sesungguhnya? Teguh Satria mengemukakan, berdasarkan hasil riset terbaru yang dikeluarkan LPEM FEUI, properti di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan properti di negara lain. Salah satunya dilihat dari sisi keunggulan harga jual yang relatif lebih murah dibanding negara lain.
Teguh mencontohkan, saat ini harga apartemen di Singapura mencapai AS$2 ribu per meter persegi. Sedangkan di Indonesia, masih di kisaran Rp10 juta-Rp20 juta per meter persegi. "Artinya, harga satu unit apartemen di Singapura setara dengan 11 unit apartemen di indonesia," terangnya.
Menurut teguh, hasil survei LPEM FEUI menyebutkan, saat ini ada 83.452 warga negara asing yang bermukim di Indonesia. Bila 31 persen dari total warga negara asing bisa digaet untuk membeli proyek properti di Indonesia, maka tidak kurang Rp19 triliun duit mereka bisa mengucur ke sektor properti di Indonesia. "Ini merupakan potensi untuk mendorong warga asing membeli properti residensial di negara kita."
