Sebelum mengkaji dinamika hukum dan perdebatan konstitusional yang mengitarinya, penting terlebih dahulu merujuk pada konstruksi asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 7A UUD 1945 menentukan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
Norma tersebut merupakan dasar konstitusional pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Pasal 7A tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam satu rangkaian dengan Pasal 7B dan Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur prosedur serta pembagian kewenangan antara DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Persoalan menjadi kompleks ketika frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dikaitkan dengan dugaan cacat syarat pencalonan yang baru dipersoalkan setelah pemilu selesai dan pejabat terpilih dilantik. Pertanyaan utamanya apakah persoalan pada tahap pencalonan dapat secara hukum menjadi dasar pemberhentian dari jabatan.
Syarat Calon dan Syarat Jabatan
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 adalah bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dan secara konstitusional menyerahkan pengaturan syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden kepada pembentuk undang-undang secara lebih terinci. Dalam rezim Pemilu 2024, salah satu persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Dengan demikian, pemeriksaan apakah seorang kandidat memenuhi syarat pendidikan pada saat pendaftaran pada dasarnya merupakan persoalan eligibility sebagai peserta pemilu. Objeknya adalah kelayakan seseorang untuk ditetapkan sebagai calon.
Keadaan tersebut berbeda dengan persoalan mengenai kelayakan seseorang untuk tetap menduduki jabatan setelah memperoleh mandat rakyat dan dilantik. Karena itu, dugaan bahwa suatu syarat tidak terpenuhi ketika pencalonan tidak otomatis identik dengan keadaan “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945. Dalam perspektif semantik hermeneutic kata “lagi” memiliki arti penting. Secara tekstual, frasa tersebut dapat menunjuk pada perubahan keadaan yakni seseorang sebelumnya memenuhi syarat, kemudian kehilangan atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Contohnya berbeda karakter dengan tuduhan bahwa sejak awal pencalonan terdapat kekurangan persyaratan.
Namun, perbedaan tersebut tidak berarti cacat pencalonan sama sekali tidak mungkin berpengaruh terhadap status jabatan. Apabila terbukti terdapat persoalan fundamental mengenai persyaratan yang menjadi dasar pencalonan, tetap muncul pertanyaan mengenai konsekuensi hukumnya. Jawaban atas persoalan itu harus ditentukan melalui forum dan prosedur yang memang diberikan kewenangan oleh konstitusi.
Putusan MK Nomor 154/PUU-XXIII/2025
Perdebatan mengenai syarat pendidikan juga harus ditempatkan dalam konteks Putusan MK Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Pada 29 September 2025, MK menolak permohonan yang antara lain mempersoalkan relevansi syarat pendidikan minimal bagi calon Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Putusan tersebut mempertahankan keberlakuan norma syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Putusan tersebut penting karena membedakan dua persoalan. Pertama, apakah norma yang menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat bertentangan dengan UUD. Kedua, apakah individu tertentu benar-benar memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dibuktikan.
Pertanyaan pertama merupakan pengujian norma, sedangkan pertanyaan kedua menyangkut penerapan norma terhadap fakta konkret. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda.
Persoalan yang lebih krusial yang memerlukan jawaban adalah apakah pelantikan menyembuhkan cacat pencalonan? Jawabannya tentu tidak dapat diberikan secara absolut. Sebab, Pelantikan tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan yang otomatis mengesahkan seluruh kemungkinan cacat hukum pada tahapan sebelumnya. Sebaliknya, cacat pada proses pencalonan juga tidak otomatis mengakibatkan jabatan yang telah diperoleh melalui pemilu menjadi batal. Hal ini disebabkan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung berdasarkan Pasal 6A UUD 1945. Sehingga setelah pelantikan, persoalan hukum tersebut tidak lagi hanya menyangkut administrasi pencalonan, tetapi juga menyentuh mandat elektoral dan kesinambungan pemerintahan.
Karena itu, prinsip yang lebih tepat adalah pelantikan bukan penyembuh otomatis setiap cacat, tetapi dugaan cacat pascapelantikan juga tidak dapat diselesaikan melalui forum yang tidak mempunyai kewenangan konstitusional.
Finalitas Sengketa Pemilu
Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk memutus perselisihan hasil pemilu juga harus dibaca bersama karakter hukum acara pemilu. Sengketa pemilu memiliki batas waktu dan mekanisme tertentu karena hasil pemilu pada akhirnya harus memperoleh kepastian hukum. Persoalan muncul ketika dugaan cacat pencalonan diajukan setelah seluruh tahapan pemilu selesai, hasil telah ditetapkan, dan pasangan terpilih telah dilantik.
Jika setiap sengketa pencalonan yang telah melewati tenggat dapat dibuka kembali sepanjang masa jabatan dengan mengubah konstruksinya menjadi persoalan “tidak lagi memenuhi syarat”, maka prinsip finality of electoral disputes kehilangan fungsi. Pemerintahan dapat terus-menerus menghadapi ketidakpastian hukum akibat sengketa terhadap tahapan yang seharusnya telah selesai. Namun, finalitas tidak boleh dipahami sebagai kekebalan mutlak terhadap pelanggaran hukum yang benar-benar terbukti. Karena itu, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hasil pemilu dan akuntabilitas konstitusional.
Pasal 7A UUD NRI 1945 Bukan Jalan Pintas
Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak semestinya digunakan sebagai jalan pintas untuk menghidupkan kembali seluruh sengketa pencalonan yang telah berakhir. Karena, Konstitusi telah menyediakan mekanisme khusus melalui Pasal 7B apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian, pendapat tersebut diperiksa oleh MK sebelum proses berlanjut kepada MPR. Dengan demikian, persoalan mengenai status jabatan harus dibedakan dari perselisihan hasil pemilu. Sehingga, menggunakan Pasal 7A UUD NRI 1945 untuk menghindari tenggat hukum acara pemilu berpotensi merusak prinsip finalitas. Sebaliknya, menutup seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hanya karena tahapan pemilu telah selesai juga dapat menimbulkan persoalan apabila kemudian terbukti adanya pelanggaran serius.
Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang sangat jelas. DPR menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat. MK kemudian melakukan pemeriksaan yudisial terhadap pendapat tersebut. MPR pada tahap akhir mengambil keputusan mengenai pemberhentian sesuai mekanisme dan persyaratan konstitusional. Karena itu, kurang tepat apabila dikatakan bahwa MK memecat Presiden atau Wakil Presiden. Sebab, MK hanya memberikan putusan atas pendapat DPR, sedangkan keputusan pemberhentian berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR. Pembedaan ini penting karena kewenangan setiap lembaga bersumber dari konstitusi dan tidak dapat diperluas hanya karena suatu persoalan memiliki kepentingan publik yang besar.
Legal Standing dan Kompetensi Forum
Dalam perkara yang mempersoalkan status pejabat setelah pelantikan, persoalan awal bukan hanya benar atau salahnya dalil mengenai syarat pendidikan. MK juga harus menentukan apakah pemohon memiliki legal standing dan apakah objek permohonan termasuk kewenangan MK. Pasal 24C UUD NRI 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada MK, antara lain pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta kewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena itu, apabila persoalan syarat pencalonan diajukan setelah pelantikan, harus terlebih dahulu ditentukan karakter perkaranya: apakah merupakan perselisihan hasil pemilu, sengketa mengenai pencalonan, pengujian norma, atau perkara yang sesungguhnya hendak menggunakan mekanisme Pasal 7A dan 7B. Klasifikasi tersebut menentukan forum, hukum acara, batas waktu, dan akibat hukum yang tersedia.
Apabila dugaan cacat syarat pencalonan hendak dikaitkan dengan pemberhentian, maka standar pembuktiannya harus sangat ketat. Setidaknya harus dijawab tiga hal: apakah persyaratan yang dipersoalkan memang diwajibkan oleh hukum; apakah terdapat bukti sah bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi; dan apakah ketidakpemenuhan tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD NRI 1945. Karena keberadaan dokumen dalam administrasi tidak dengan sendirinya membuktikan keabsahan materiilnya. Sebaliknya, tuduhan mengenai dokumen juga belum membuktikan ketidakabsahannya.
Dalam perkara yang menyangkut jabatan tertinggi negara, pembuktian harus bertumpu pada bukti yang dapat diverifikasi dan diuji secara hukum. Sehingga, prinsip due process of law harus menghindarkan proses konstitusional dari keputusan yang hanya didasarkan pada dugaan, tekanan politik, atau informasi yang belum terkonfirmasi.
Continuous Oversight Jurisdiction sebagai Gagasan Reformasi
Dalam konteks tersebut, gagasan continuous oversight jurisdiction dapat menjadi bahan diskursus akademik, tetapi belum tepat disebut sebagai doktrin hukum positif Indonesia. UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan umum kepada MK untuk melakukan pengawasan tanpa batas terhadap kelayakan Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masa jabatan. Kewenangan MK bersifat konstitusional dan terbatas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C. Karena itu, jika gagasan tersebut hendak dikembangkan, formulasi yang lebih hati-hati adalah melalui mekanisme koreksi konstitusional pascapemilu yang bersifat terbatas dan luar biasa. Mekanisme ini dapat dipertimbangkan untuk keadaan yang benar-benar fundamental, berdasarkan bukti baru yang kuat, dengan objek yang jelas, serta prosedur yang tidak merusak finalitas pemilu.
Pada akhirnya, persoalan Pasal 7A UUD NRI 1945 bukan hanya mengenai apakah seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar siapa yang berwenang menentukan ketidaklayakan tersebut, berdasarkan bukti apa, melalui prosedur apa, dan dengan akibat hukum sejauh mana. Karena itu, tiga rezim harus dibedakan secara tegas: syarat calon dalam hukum pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Ketiganya dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Negara hukum membutuhkan mekanisme koreksi terhadap pelanggaran, tetapi demokrasi juga membutuhkan kepastian mengenai hasil pemilu. Pejabat publik tidak boleh kebal dari pertanggungjawaban hanya karena telah memperoleh mandat rakyat, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ditempuh dengan memperluas kewenangan lembaga secara tidak berdasar.
Dengan demikian, dugaan cacat pencalonan harus terlebih dahulu dibuktikan secara objektif. Setelah itu baru dapat dinilai apakah cacat tersebut mempunyai konsekuensi terhadap status jabatan. Jika hendak dijadikan dasar pemberhentian, jalurnya harus tunduk pada arsitektur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945.
Di sinilah persoalan konstitusional yang sebenarnya berada yakni menemukan titik keseimbangan antara electoral finality, constitutional accountability, due process of law, dan stabilitas pemerintahan. Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak seharusnya menjadi pintu belakang untuk membatalkan hasil pemilu, tetapi juga tidak boleh dipahami sebagai tameng yang menutup pertanggungjawaban atas pelanggaran fundamental yang terbukti secara sah. Karena itu, validitas konstitusional Pasal 7A UUD NRI 1945 harus dibaca bukan melalui satu frasa secara terisolasi, melainkan melalui keseluruhan desain UUD 1945 yang menempatkan kekuasaan, mandat rakyat, pertanggungjawaban, dan kepastian hukum dalam satu keseimbangan konstitusional.
*) Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
