Merebaknya virus Corona ke sejumlah negara hingga jatuhnya ribuan korban jiwa membuat masyarakat harus waspada terhadap virus tersebut. Termasuk masyarakat Indonesia. Kewaspadaan tersebut pun berubah menjadi langkanya masker N95. Bahkan apotek dan toko-toko alat kesehatan banyak yang kehabisan stok masker.
Jika pun ada yang masih menjual, harganya naik gila-gilaan. Dari semula seharga Rp20 ribu per buah, kini melonjak drastis menjadi Rp3 juta per 10 buah. Selain meningkatnya kebutuhan atas masker, kelangkaan stok menjadi penyebab tingginya harga masker N95. Masker N95 ini dikenal sebagai repirator udara yang dapat menyaring partikel berbahaya. Terdapat tulisan N95 di masker tesebut dan biasanya masker berwarna putih.
Hal ini pun direspon oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengingatkan, bahwa terdapat sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti sengaja menimbun masker. Bahkan, sanksi tersebut bisa berujung pidana.
"Menimbun kemudian tujuannya untuk mengacaukan pasokan, harga, maka dia harus diproses secara hukum," kata Tulus.
Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merespons kelangkaan masker N95 di Indonesia. Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak mengingatkan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kekhawatiran atau kepanikan warga atas ancaman penyebaran virus corona. Jangan sampai peritiswa di beberapa negara terjadi di Indonesia, yakni sulitnya mendapatkan masker di pusat-pusat perdagangan.
Dalam konteks tersebut, lanjut Rolas, pelaku usaha wajib memperhatikan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal Rp50 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
Meskipun demikian BPKN memaklumi kemungkinan terjadinya kelangkaan ini akibat di satu sisi ada kepanikan massa yang khawatir dampak dan penyebaran virus corona, dan di sisi lain produsen belum siap menambah produksinya.
Kondisi ini secara natural dapat menopang kenaikan harga. Tetapi BPKN tidak menutup mata atas penyebab lain: perilaku menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
Secara normatif, Pemerintah punya kewajiban mencegah masuknya wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan medis di masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan Pemerintah adalah karantina kesehatan.
Kekarantinaan kesehatan dilakukan antara lain melalui isolasi dan pembatasan sosial. Inilah yang antara lain diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
UU ini mengatur bagaimana pengawasan yang harus dilakukan terhadap kedatangan manusia baik melalui pesawat udara dari wilayah negara asing, maupun melalui alat transportasi darat.
Pasal 39 UU Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang yang datang dari negara atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau bersifat endemis, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan beberapa tindakan: penapisan, pemberian kartu kewaspadaan kesehatan; pemberian informasi tentang tata cara pencegahan, pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian darurat; dan pengambilan spesimen.
Jika sudah menemukan gejala klinis sesuai jenis penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, Pejabat Karantina melakukan rujukan dan isolasi. Di sisi lain, kelangkaan masker N95 harus segera disikapi pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atas virus mematikan ini.
