Wajib Pajak DW Kalahkan Negara di Pengadilan Pajak
Berita

Wajib Pajak DW Kalahkan Negara di Pengadilan Pajak

Salah satu wajib pajak yang ditangani DW adalah perusahaan milik asing.

Hukumonline News
Hukumonline News
nov
Bacaan 2 Menit
Perlahan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dhana Widyatmika (tengah) mulai terkuak. Foto: Sgp
Perlahan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dhana Widyatmika (tengah) mulai terkuak. Foto: Sgp

Perlahan, modus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dhana Widyatmika (DW) akhirnya terkuak. Penyidik telah memeriksa saksi dari bank, wajib pajak, serta rekan dan atasan DW. Sejumlah perusahaan telah diperiksa penyidik adalah PT Riau Perta Utama (RPU), PT Trisula Artha Mega (TRS), PT CT, PT KTU, PT GMI, dan CV SM.

Kemarin, penyidik kembali memeriksa empat saksi dari wajib pajak. LS (mantan Komisaris KTU), R (mantan Akuntan KTU), RAS (mantan Direktur KTU), dan IAK (mantan Direktur SM). Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arnold Angkouw, berdasarkan perkembangan penyidikan, ada aliran dana dari KTU ke DW.

“Dicari oleh tim penyidik bahwa tim yang dipimpin oleh DW menerima dari KTU. Itu salah satu wajib pajaknya,” katanya, Selasa malam (20/3). Arnold melanjutkan, wajib pajak KTU ditangani DW ketika menjadi Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi Satu. Mengenai jumlah transaksi dari KTU, tim masih melakukan penelusuran.

Kemudian untuk CT, Arnold mengatakan DW dan temannya yang berinisial S (Sandra) pernah mengurus pajak CT ketika menjadi AR di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Bahkan, permasalahan pajak CT sempat sampai ke Pengadilan Pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun sebagai perwakilan negara dikalahkan oleh CT.

CT adalah perusahaan milik asing yang bergerak di bidang transportasi. Oleh karenanya, negara dikalahkah oleh CT di Pengadilan Pajak, bisa saja keberatan pajak CT ketika itu “dibantu” oleh istri DW, Dian Anggraeni yang bekerja sebagai penelaah keberatan pajak di Ditjen Pajak. Namun, Arnold mengaku penyidik belum mendalami keterlibatan Dian.

“Pokoknya DW yang ngurus. DW dan teman-temannya. Aliran dana itu masih ditelusuri. DA belum, nanti berikut. Kami percepat dulu (penyidikan) yang DW,” ujarnya. Selintas, modus DW dalam melakukan tindak pidana korupsi hampir serupa dengan Gayus Halomoan Tambunan.

Dahulu Gayus juga melakukan modus menjadi konsultan ilegal untuk wajib pajak. Apabila wajib pajak memenangkan perkaranya di Pengadilan Pajak, Gayus akan mendapat fee dari wajib pajak tersebut. Ada lima modus yang sempat dikemukakan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri ketika rapat kerja bersama Komisi III DPR, 2010 lalu.

Pertama, Gayus mengatur (menurunkan) nilai pajak dengan bantuan konsultan pajak. Dari bantuannya, Gayus akan mendapatkan fee dari perusahaan-perusahaan wajib pajak. Kedua, Gayus menyelesaikan keberatan wajib pajak pada tingkat Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Manakala, keberatan ini diterima, Gayus juga menerima fee dari perusahaan-perusahaan wajib pajak.

Ketiga, Gayus melakukan penyelesaian keberatan wajib pajak pada tingkat pengadilan banding. Apabila keberatan wajib pajak ini diterima pengadilan banding, Gayus akan mendapatkan fee. Keempat, Gayus, di luar tugasnya di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, menjadi konsultan pajak gelap dengan mengatur dan mengurus proses dalam sidang banding di pengadilan pajak.

Kelima, Gayus menahan surat ketetapan pajak (SKP) sampai wajib pajak memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atas nilai pajak yang diturunkan. Mengenai beberapa modus yang telah disebutkan, Gayus bekerja sama dengan pegawai Ditjen Pajak lainnya. Kerjasama ini terlihat dalam kasus korupsi pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), dimana Gayus bersama rekan dan atasannya mengabulkan keberatan pajak SAT, sehingga negara harus mengembalikan pajak SAT sebesar Rp570 juta.

Rekan dan atasan Gayus itu adalah Humala Setya Napitupulu, Maruli Pandopotan Manurung, Jhony Marihot Tobing, serta Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Selain itu, Gayus sendiri juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena menerima fee dari konsultan pajak PT Metropolitan Retailment (MR), Roberto Santonius sebesar Rp925 juta. Uang itu diberikan karena Gayus membantu mengurus banding pajak MR.

Meski demikian, Kejagung belum mau mengungkap modus yang dilakukan DW. Arnold hanya menyatakan ada aliran dana dari sejumlah wajib pajak, serta rekan dan atasan DW. Rekan dan atasan DW yang dimaksud adalah Herly Isdiharsono dan Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Setiabudi Satu Firman. DW juga diketahui melakukan transaksi sebesar Rp400 juta dan Rp800 juta beberapa kali melalui Bank Mandiri.

Atas dugaan transaksi itu, pengacara DW, Daniel Alfredo telah berulang kali membantahnya. Menurutnya, dana di rekening aktif DW hanya Rp400 juta dan DW memilki sejumlah aset yang merupakan warisan orang tuanya. Adapun penghasilan tambahan DW didapat dari investasi reksadana dan kerjasama bisnis dengan BPS, serta bisnis jual beli truk bersama Herly di PT Mitra Modern Mobilindo (MMM).

Kemudian, terkait adanya aliran dana dari CT, pengacara DW juga sudah membantah. Walau begitu, pengacara DW lainnya, Reza R Edwijanto mengaku DW memang pernah menangani sejumlah perusahaan milik asing sebagai wajib pajaknya. “Tapi, di KPP mana saya tidak begitu tahu persis. Saya harus baca dulu Berita Acara Pemeriksaannya,” tuturnya melalui sambungan telepon.

Untuk diketahui, DW ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Februari 2012. Penyidik menyita Rp60 miliar dari rekening DW, serta menyita sertifikat tanah warisan orang tua DW, uang sebesar AS$28 ribu, Rp10 juta, dan emas seberat 1 kg dari dalam safe deposit box DW.

Selain itu, penyidik juga menyita satu unit mobil Rp550 juta dan 17 unit truk dari showroom MMM. Atas perbuatannya, pegawai negeri sipil golong III C ini dikenakan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 a dan b, Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info