Walikota Bekasi Mochtar Muhammad ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diutarakan oleh Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Senin (15/11). "KPK tingkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan terkait kasus APBD dan pemberian Adipura di kota bekasi dengan menetapkan MM Walikota Bekasi sebagai tersangka," katanya.
Johan menuturkan, MM disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diduga, tersangka telah menjanjikan sesuatu terkait perolehan piala Adipura tahun 2010 dan penyalahgunaan APBD tahun 2010.
Namun hingga kini pihak KPK masih menghitung besaran kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan tersangka. Ia mengatakan, seluruh pimpinan KPK telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada hari ini tanggal 15 November 2010. "Pak Haryono tandatangani Sprindik hari ini. Pemeriksaan terhadap tersangka akan segera kita lakukan," ujar Johan.
Penyerahan piala Adipura ke Kota Bekasi dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal Juni lalu. Kota Bekasi sendri menempati urutan ke sembilan dalam piala Adipura ini.
Terkait penyelidikan terhadap Mochtar mengenai pemberian suap kepada sejumlah auditor BPK Jabar dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun 2009 hingga kini masih dikembangkan pihak KPK. Caranya dengan mengikuti proses persidangan terhadap sejumlah terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor dalam kasus yang sama. "Dalam persidangan dugaan pemberian suap kepada BPK Jabar sedang dalam proses pengembangkan," tutup Johan.
