"Enam orang tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan dan tim melakukan klarifikasi atas informasi yang diterima dari masyarakat," terang Basaria.
Untuk biaya Pilkada
Basaria mengungkapkan uang sebesar Rp2,8 miliar itu akan digunakan Asrun yang menjadi calon gubernur Sultra untuk biaya Pilkada. Asrun kini maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018 bersama Hugua. Mereka berdua diusung PDIP, PAN, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Asrun juga merupakan mantan Wali Kota Kendari dua periode.
"Permintaan dari wali kota Kendari ini adalah untuk kepentingan biaya politik yang diperlukan oleh cagub, yang kebetulan adalah ayah dari yang bersangkutan," terang Basaria.
Keyakinan Basaria mengenai uang tersebut digunakan untuk biaya politik makin diperkuat dengan informasi yang diperolehnya. "Karena kata-katanya ini kebutuhan biaya politik semakin meningkat," kata dia.
Hal ini cukup miris memang sebab beberapa hari sebelumnya KPK menerima perwakilan dari Kemendagri untuk memperkenalkan para pejabat sementara gubernur, yang salah satunya akan ditempatkan di Sultra. Dalam pertemuan itu, kata Basaria pihaknya meminta agar mereka transparan dalam melaksanakan tugas termasuk yang berkaitan dengan anggaran.
"Kita ingin pejabat baru berkomunikasi dengan baik dan ada prinsip keterbukaan, info awal kita berikan supaya nanti ada pembenahan. Kita ingin ada transparansi e-planning berintegrasi ke e-budgeting. Kita tidak mungkin berikan kode untuk menangkap (Walikota Kendari dan cagub Sultra)," imbuhnya.