Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengadakan welcome dinner khusus kepada para pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di rumah dinas Walikota, Kamis (03/11) malam. Bahkan, sang wali menyanyikan sebuah lagu kenangan dan ikut menari bersama para advokat yang akan menghadiri seminar internasional strata titel esok harinya.
Tak mau ketinggalan, Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon ‘membalas’ senandung Walikota dengan mempersembahkan dua lagu. Ratusan advokat juga antusias mengikuti acara hingga selesai. Thomas mengakui acara di Surabaya ini salah satu kegiatan internasional yang mendapat sambutan luar biasa.
Wakil Ketua Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing, Nixon DH Sipahutar menjelaskan jumlah peserta seminar sudah lebih dari 230 orang. Jumlahnya akan bertambah karena masih ada beberapa wakil DPC yang belum tiba di lokasi. “Sambutannya luar biasa,” ujarnya.
DPN Peradi di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menyelenggarakan seminar internasional ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan atas Bangunan Strata Titel: Kekuatan dan Kelemahannya’ di Surabaya, Jawa Timur, Jum’at (04/11). Sebelum acara berlangsung, pengurus DPN Peradi, DPC Surabaya, panitia dan sebagian peserta dijamu Walikota Surabaya dalam welcome dinner.
Tri Rismaharini mengapresiasi acara yang akan diselenggarakan Peradi di Surabaya karena di kota berpenduduk 3,2 juta (malam hari) ini sudah banyak muncul strata titel. Semakin lama, kebutuhan penduduk kota atas pembangunan rumah vertikal semakin besar. “Pembangunan horizontal sudah tak memungkinkan,” ujarnya.
Walikota peraih berbagai penghargaan ini yakin tren strata titel sulit dibendung. Bahkan ia yakin beberapa tahun ke depan strata titel masuk kota-kota lain di Jawa Timur.
Tri Rismaharini berharap lewat seminar itu Peradi membahas masalah-masalah hukum strata titel. Misalnya, mana yang statusnya hak milik, mana yang milik bersama paa penghuni, bagaimana perhimpunan penghuni dibentuk dan apa saja yang bisa dilakukan perhimpunan penghuni, tugas perawatan gedung, dan tanggung jawab pengembang. Contoh lain adalah bagaimana menyelesaikan jika pengembang pergi begitu saja sebelum ada penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos).
“Ini harus jelas (secara hukum),” ujarnya. “Kalau gak jelas, nanti bisa berantem,” kata walikota penerima Bung Hatta Anti Corruption Award itu. Ia berharap peserta bisa menyerap pengalaman Belanda dan Singapura mengelola strata titel dari para pembicara internasional.
Sekjen DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan acara. Ia mengaku sebagai salah seorang pengagum Tri Rismaharini dalam hal kepemimpinan. Sebagai seorang pecinta kegiatan jalan kaki, Thomas menganggap Walikota Surabaya dapat memahami pentingnya jalur-jalur untuk pejalan kaki, selain jalur untuk pengandara motor.
Antusiasme yang terlihat dalam welcome dinner menurut Thomas adalah sinyal pentingnya para advokat dekat dengan pemerintah. Apalagi kini, semakin banyak pemimpin daerah yang berbuat untuk rakyat.
Bukankah advokat juga menyandang status officium nobile, yang seharusnya ikut membantu rakyat dari kebodohan hukum? Salah satunya memberikan pemahaman yang jelas mengenai strata titel.
Tak mau ketinggalan, Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon ‘membalas’ senandung Walikota dengan mempersembahkan dua lagu. Ratusan advokat juga antusias mengikuti acara hingga selesai. Thomas mengakui acara di Surabaya ini salah satu kegiatan internasional yang mendapat sambutan luar biasa.
Wakil Ketua Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing, Nixon DH Sipahutar menjelaskan jumlah peserta seminar sudah lebih dari 230 orang. Jumlahnya akan bertambah karena masih ada beberapa wakil DPC yang belum tiba di lokasi. “Sambutannya luar biasa,” ujarnya.
DPN Peradi di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menyelenggarakan seminar internasional ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan atas Bangunan Strata Titel: Kekuatan dan Kelemahannya’ di Surabaya, Jawa Timur, Jum’at (04/11). Sebelum acara berlangsung, pengurus DPN Peradi, DPC Surabaya, panitia dan sebagian peserta dijamu Walikota Surabaya dalam welcome dinner.
Tri Rismaharini mengapresiasi acara yang akan diselenggarakan Peradi di Surabaya karena di kota berpenduduk 3,2 juta (malam hari) ini sudah banyak muncul strata titel. Semakin lama, kebutuhan penduduk kota atas pembangunan rumah vertikal semakin besar. “Pembangunan horizontal sudah tak memungkinkan,” ujarnya.
Walikota peraih berbagai penghargaan ini yakin tren strata titel sulit dibendung. Bahkan ia yakin beberapa tahun ke depan strata titel masuk kota-kota lain di Jawa Timur.
Tri Rismaharini berharap lewat seminar itu Peradi membahas masalah-masalah hukum strata titel. Misalnya, mana yang statusnya hak milik, mana yang milik bersama paa penghuni, bagaimana perhimpunan penghuni dibentuk dan apa saja yang bisa dilakukan perhimpunan penghuni, tugas perawatan gedung, dan tanggung jawab pengembang. Contoh lain adalah bagaimana menyelesaikan jika pengembang pergi begitu saja sebelum ada penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos).
“Ini harus jelas (secara hukum),” ujarnya. “Kalau gak jelas, nanti bisa berantem,” kata walikota penerima Bung Hatta Anti Corruption Award itu. Ia berharap peserta bisa menyerap pengalaman Belanda dan Singapura mengelola strata titel dari para pembicara internasional.
Sekjen DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan acara. Ia mengaku sebagai salah seorang pengagum Tri Rismaharini dalam hal kepemimpinan. Sebagai seorang pecinta kegiatan jalan kaki, Thomas menganggap Walikota Surabaya dapat memahami pentingnya jalur-jalur untuk pejalan kaki, selain jalur untuk pengandara motor.
Antusiasme yang terlihat dalam welcome dinner menurut Thomas adalah sinyal pentingnya para advokat dekat dengan pemerintah. Apalagi kini, semakin banyak pemimpin daerah yang berbuat untuk rakyat.
Bukankah advokat juga menyandang status officium nobile, yang seharusnya ikut membantu rakyat dari kebodohan hukum? Salah satunya memberikan pemahaman yang jelas mengenai strata titel.