Warga DKI Gugat Presiden dan Gubernur DKI Jakarta
Berita

Warga DKI Gugat Presiden dan Gubernur DKI Jakarta

Akibat lalai dan lamban dalam melakukan upaya penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta, warga mengajukan gugatan class action kepada pemerintah. Bahkan, mereka mengajukan permohonan sita jaminan atas sebagian dana yang ada di APBN dan APBD kepada majelis hakim.

Hukumonline News
Hukumonline News
AWi/APr
Bacaan 2 Menit

Banjir yang berlangsung sejak 14 Januari 2002 dengan 153 lokasi tergenangi oleh air itu. Menurut Kacab Pengairan DPU Ciawi, Toto Hadianto, banjir yang melanda Jakarta itu tidak berasal dari Bogor. Namun, diduga akibat derasnya air hujan di Jakarta dan naiknya permukaan air laut. Pada 16 Januari 2002, Kadin DPU DKI, IGK Suena bahkan telah memperkirakan curah hujan saat itu akan lebih parah dari dua hari sebelumnya.

Nyatanya memang curah hujan saat itu lebih tinggi terjadi di Jakarta Utara hingga 160 mm/detik. Namun, hal ini tidak ditanggapi serius dan cenderung lamban bertindak. Pasalnya hingga Senin malam (28/1) belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk menolong korban banjir. Padahal bencana banjir tersebut sudah memasuki hari ke 14, sejak 14 Januari 2002.

Sita jaminan

Bahkan Menkimpraswil Soenarno pun telah mengimbau masyarakat untuk hati-hati, sebab curah hujan tinggi diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2002. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso baru menyatakan status siaga satu bagi kawasan di sekitar Sungai Ciliwung dan Kali Pesanggrahan.

Padahal saat itu, selain kedua lokasi itu ada pula lokasi-lokasi lain yang mengalami kondisi serupa dengan Sungai Ciliwung. Oleh karenanya, dalam provisinya, para penggugat menyebutkan bahwa guna menjamin adanya pemenuhan tuntutan ganti rugi bagi para wakil kelas dan anggota kelasnya.

Mereka mengajukan permohonan provisi untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap sebagian dana yang ada di APBN dan APBD masing-masing tergugat kepada majelis hakim. Selain itu, para penggugat juga meminta majelis hakim untuk menyatakan perbuatan tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum.

Penggugat juga meminta majelis hakim menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil individu para wakil kelas dan anggota kelas tersebut sebesar Rp133.985.000. Di samping itu, juga meminta untuk menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil individu para wakil kelas dan anggota kelas masing-masing sebesar Rp100 juta.

Sampai saat gugatan class action tersebut dimasukkan telah berjumlah Rp 1,5 milyar serta membayar ganti rugi materiil komunal sebesar Rp1,2 triliun guna memperbaiki sarana publik. Para penggugat juga meminta agar majelis hakim memetapkan pembentukkan Komisi Pemberian Ganti Rugi dan Komisi Pengawas Rehabilitasi Sarana Publik Jakarta sebagai langkah lanjut bagi pemenuhan tuntutan gugatan tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info