Koordinator Barisan Bintang Merah Saputro mengatakan pihaknya sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Lokalisasi Dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Surabaya.
"Deklarasi itu tidak ada dasar hukum, tapi kalau mengeluarkan SK, nanti akan saya pelajari untuk mengajukan gugatan hukum," katanya.
Menurut dia, tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas. Mereka meminta jaminan ekonomi, sebab warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum.
Pemkot tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya, karenanya dia meminta agar pemkot bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.
Massa Barisan Bintang Muda mengancam akan menutup akses masuk ke Surabaya. Tindakan itu dilakukan bila Pemkot tetap memaksakan diri menutup Lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Untuk sementara, kita blokade di sekitar sini dulu, tapi kalau tetap ditutup, maka akan kami blokade semua akses masuk Surabaya," katanya.
Sementara itu, salah seorang PSK dari salah satu Wisma di Jalan Jarak yang namanya enggan disebut menambahkan selama ini tidak ada PSK yang dipulangkan. Dia menegaskan, semua PSK menolak penutupan.
"Kami tidak takut, kami ikuti kegiatan penolakan sampai kapanpun. Apa yang dilakukan hanya untuk menuntut hak kami," katanya.
Dia menilai kebijakan pemkot hanya menyengsarakan penghuni Lokalisasi Dolly dan Jarak, bahkan dia menduga ada kepentingan tertentu di balik penutupan tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) siap membantu aparat keamanan dalam proses penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak Surabaya.
"Kami mendukung, karena Bu Risma memiliki alasan kuat untuk menutup lokalisasi tersebut. Selain letaknya yang bercampur dengan permukiman warga, dikhawatirkan tempat itu juga menjadi lokasi transaksi perdagangan manusia dan prostitusi anak di bawah umur," katanya.
Menurut dia, Risma juga memiliki landasan hukum berupa Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan untuk Perbuatan Asusila.
"Pemuda Muhammadiyah meminta warga kota untuk mewaspadai tindakan-tindakan provokatif yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," katanya.
Dalam undangan atas nama Wali Kota Surabaya yang diterima anggota DPRD Surabaya bertuliskan "Deklarasi warga Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan untuk alih fungsi wisma dan alih profesi bagi wanita harapan sekaligus pemberian bantuan secara simbolis dari Menteri Sosial (Mensos) dan Gubernur Jatim".
Rencananya, deklarasi juga dihadiri oleh perwakilan PSK, mucikari, dan warga terdampak. Selain itu, Mensos, Gubernur Jatim, anggota DPRD Surabaya dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipastikanakan datang.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga mendukung Penutupan Lokalisasi Gang Dolly di Surabaya. Hal ini disampaikan Ketua Umum KAMMI Andriyana dalam siaran Persnya. Andriyana mengatakan bahwa KAMMI mendukung penuh Penutupan Lokalisasi Gang Dolly untuk memberantas Prostitusi di Surabaya.
Andriyana menambahkan, KAMMI mengecam pihak-pihak yang menolak Penutupan Lokalisasi Gang Dolly. "Penolakan Penutupan Lokalisasi Gang Dolly atas nama apapun adalah pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kaidah Agama. Niat baik Pemkot Surabaya harus diapresisasi karena ini adalah solusi terbaik untuk memberikan kehidupan dan penghidupan baru yang sehat dan bermartabat bagi masyarakat Dolly sekitarnya,” ujar Andriyana.
Ketua KAMMI Daerah Surabaya Agung Setiawan menuturkan bahwa KAMMI di Surabaya bersama Gabungan Umat Islam Bersatu (GBUI) mendukung dan mengawal Penutupan Gang Dolly hingga tuntas. Hari ini 2.000 Massa dari 60 Ormas Islam Se-Surabaya menggelar Aksi di Grahadi untuk memberikan dukungan Penutupan Lokalisasi Gang Dolly.
Selain mendukung dalam gerakan Aksi, Agung menambahkan, KAMMI Daerah Surabaya juga melakukan program pemberdayaan ekonomi dan social warga Gang Dolly agar mereka memiliki kehidupan dan penghidupan baru yang bersih dan produktif. Sejak 2008 KAMMI melalui Lembaga Lentera Harapan telah melakukan pendampingan dan pembinaan anak-anak PSK dan Mucikari di Gang Dolly.
“KAMMI meyakini dengan dukungan Penuh Kementrian Sosial, Pemerintah Surabaya dan segenap masyarakat Surabaya, Penutupan Gang Dolly akan menjadi Contoh bagi Dunia Internasional bagaimana memberantas Prostitusi dengan tetap memulikan mereka sebagai Manusia yang bermartabat,” pungkas Agung.
















