Adnan sejak dilantik menjadi bupati beberapa waktu lalu langsung menyatakan ketidaksetujuannya atas Undang-Undang BPJS karena dianggap tidak sejalan dengan program kesehatan gratis di Kabupaten Gowa.
Sejumlah warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendukung bupati mengajukan "judicial review" atas Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.Rahman, warga Kabupaten Gowa, Rabu, Rabu, menyatakan, dukungannya kepada bupati mengajukan "judicial review" terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di Mahkamah Konstitusi (MK)."Saya sekeluarga mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh bupati karena sebelum ada Undang-Undang tentang BPJS Kesehatan, kita sudah menikmati kesehatan gratis di Gowa," katanya.Menurut ayah tiga orang anak ini, dirinya yang hanya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta juga sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang belakangan mengaku berat dengan iuran yang ditetapkan. (Baca juga: Bupati Gowa Ajukan Pengujian UU BPJS)Ia mengaku, iuran BPJS Kesehatan yang kemudian mengalami kenaikan justru semakin memberatkan. Apalagi dengan warga lainnya yang punya tingkat ekonomi di bawahnya dan menjadi peserta."Saya tidak terlalu paham dengan materi gugatannya, tapi apapun itu saya mendukung langkah bupati jika memang itu untuk kebaikan warga Gowa pada umumnya," katanya.