Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. Sebab, sesuai UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang melakukan praktik politik uang terutama bagi calon kepala daerah.
"Kalau ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan nanti, tolak uangnya dan laporkan orangnya. Bila menawarkan untuk membeli suara, uang ditolak dan laporkan orang yang menawarkan itu," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/1/2018) seperti dikutip Antara.
Menurutnya, saat ini KPK bekerja sama dengan Mabes Polri telah memiliki tim khusus yakni Satuan Tugas (Satgas) dalam mengawal Pilkada Serentak 2018 mulai awal sampai pada sengketa pilkada di Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Agung (MK).
Terkait teknis penanganan politik uang, satgas yang dibentuk dan bertugas di daerah-daerah pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia. Namun, dirinya enggan merinci serta membocorkan dimana personel tersebut ditempatkan.
Hanya saja pelaporan politik uang, kata alumus Unhas ini, harus disertakan dengan alat bukti kuat seperti foto ataupun video, sehingga tim yang sudah dibentuk langsung melakukan penindakan menangkap pelakunya, termasuk orang yang menyuruhnya (kandidat kepala daerah).
Mengenai peta politik di Sulsel diketahui ada empat kandidat yang maju Pemilihan Gubernur termasuk 12 kabupaten kota melaksanakan Pilkada Serentak, pihaknya berharap pilkada di Sulsel berjalan lancar tanpa adanya praktik politik uang.
Dia mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian, ternyata orang (calon kepala daerah) yang memiliki banyak uang biasanya paling banyak mendapatkan suara karena bisa membayar (membeli) suara seperti itu. "Makin banyak uangnya, kemungkinan menang di Pilkada juga makin besar juga. Kalau bicara kerawanan di Sulsel, semua Pilkada di seluruh Indonesia rawan, kemungkinan memanfaatkan uang untuk mendapatkan pemilih. Inilah yang kita diantisipasi," ujarnya.