Washington DC resmi menggugat Presiden Donald Trump terkait pengerahan ribuan personel Garda Nasional di ibu kota Amerika Serikat (AS). Gugatan tersebut diajukan Jaksa Agung DC, Brian Schwalb pada Kamis (4/9) dengan tuduhan bahwa Trump telah melanggar Konstitusi AS serta Undang-Undang Federal, khususnya Posse Comitatus Act yang melarang penggunaan militer untuk penegakan hukum sipil.
Schwalb berpandangan bahwa pengerahan pasukan yang dilakukan Trump sejak 11 Agustus 2025 bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga merusak otonomi kota dan menimbulkan dampak ekonomi.
“Hari ini DC, tapi besok bisa jadi kota lainnya. Kami mengajukan gugatan ini guna menghentikan tindakan federal yang melampaui batas,” tegasnya sebagaimana dilansir BBC, Jumat (5/9).
Baca Juga:
- Trump Umumkan Tarif Ekspor 19 Persen untuk Produk Indonesia, Pemerintah Perlu Waspadai Risiko Jangka Panjang
- Kebijakan Tarif Impor Trump dan Dampaknya bagi Indonesia
- Alih-Alih Balas Tarif, Indonesia Tempuh Jalur Negosiasi Hadapi Tarif Resiprokal AS
Gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal dua hari setelah hakim di California, Charles Breyer memutuskan pengerahan Garda Nasional dan Marinir ke Los Angeles yang dilakukan oleh Trump sebagai tindakan ilegal. Trump telah melanggar Posse Comitatus Act 1878 yang secara umum melarang militer menjalankan tugas kepolisian kecuali dalam kondisi luar biasa.
Trump diketahui mengirim sekitar 2.300 personel Garda Nasional dari tujuh negara bagian ke Washington DC. Sebagian di antaranya dipersenjatai dengan senjata serbu dan ditugaskan oleh Dinas Marsekal AS guna melakukan patroli jalanan, pemeriksaan, hingga penangkapan. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari operasi federal untuk memberantas kejahatan, tunawisma, serta imigran ilegal. Wali Kota DC, Muriel Bowser bahkan menilai bahwa operasi tersebut tidak efisien karena memakan banyak anggaran dan justru membahayakan masyarakat.
“Membawa pasukan dari luar negara bagian tidak efektif, sementara kehadiran agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang mengenakan penutup wajah di jalanan justru meresahkan warga,” kata Bowser.
