Yosep Adi Prasetyo:
Komnas HAM Masih Terbentur Masalah Anggaran
Profil

Yosep Adi Prasetyo:
Komnas HAM Masih Terbentur Masalah Anggaran

Di usianya yang ke-17, Komnas HAM masih dipusingkan dengan masalah kelembagaan seperti anggaran dan SDM yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dny
Bacaan 2 Menit

 

Apa korelasinya pembenahan internal dengan pelaksanaan tugas pokok Komnas HAM, khususnya penuntasan kasus-kasus HAM?

Karena begini, seringkali pekerjaan-pekerjaan yang tugas pokok dan fungsi Komnas HAM, itu berbenturan dengan masalah-masalah internal. Sehingga anggota tidak pernah fokus. Dia tidak pernah menjalankan fungsinya tapi ribet dengan urusan-urusan kepegawaian, urusan anggaran, urusan mau melaksanakan kegiatan, ini ada dananya tidak, dananya ini bagaimana cara membaginya, dan seterusnya. Nah menurut saya tugas ke depan, khususnya di bawah komando saya ini, harus memikirkan, “Anda maunya apa? Ini saya kasih gambarannya ya, ini ada dananya ini, silahkan pakai”. Support itu yang harus diberikan saya kira. Dan peran supporting kan hanya membantu, jangan ikut mengambil keputusan, atau menentukan ini bisanya ini. Kita harus fleksibel memenuhi kebutuhan anggota untuk implementasi tuposkinya Komnas HAM.

 

Jadi yang menjadi permasalahan utama di Komnas HAM adalah masalah anggaran?

Pertama dana, yang kedua juga barangkali manajerial, manajerial orangnya. Yang ketiga adalah hambatan-hambatan di dalam legislasi. Jadi ada banyak pasal-pasal yang menghambat kerja kita. Contoh ya, kita punya kantor perwakilan, di Padang, di Pontianak, itu mewakili provinsi ya, di Papua, kemudian di Sulawesi Tengah, di Ambon. Tapi begitu kita ngomong, bagaimana support dana? APBN, yang bersumber pada APBN ini apa? Sehingga harus ada engineering. Misalnya mengalokasikan ini untuk apa ya narasumber misalnya sekian. Padahal, Papua misalnya, itu ada anggota. Dulu di Kalimantan Barat itu punya anggota. Kemudian di Sumatera Barat juga ada anggota. Nah, ini menjadi kendala.

 

Kalau permasalah SDM di Komnas HAM?

Kalau SDM, jumlah staf di sini kita-kira sekitar 200 orang. Banyak di antara mereka adalah staf-staf yang mumpuni, tapi sebagian dari mereka mungkin adalah staf biasa yang hanya berpikir dengan ‘kacamata kuda’. Ini yang harus dirombak. Seluruhnya harus memiliki perspektif human right, dan fungsi Komnas HAM ini kan fungsi pelayanan. Ada orang mengadu, di-quick respon. kalau ada orang, ada situsasi sesuatu yang harus dilakukan kajian, harus dikasih, dan seterusnya. Menurut saya fleksibilitas kalau di rata-rata birokrasi pegawai negeri yang ada di departemen-departemen jangan muncul di sini. Sangat berbeda kulturnya dengan KPK. Kalau KPK kan mereka bisa meng-hire orang yang tugasnya hanya menyadap, itu ada. Dan dibayar profesional. Kalau di sini, orang profesional tidak akan masuk, karena gajinya kecil. Standarnya PNS betul. Tidak ada tambahan-tambahan khusus. Nah, saya barangkali harus memikirkan bagaimana mengatasi ini.

 

Apa yang dibutuhkan dari aspek kelembagaan, agar pelaksanaan tugas Komnas HAM menjadi lebih efektif?

Faktor kelembagaan ya itu tadi, masalah mandat, kewenangan, kemudian juga ada beberapa pasal yang harus diperbaiki. Nah kami kan sudah mengajukan UU Komnas HAM. Sudah masuk prolegnas. Yang lain adalah draf amandemen UU No 26 Tahun 2000. Juga sudah masuk prolegnas.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info