Selain menjabat sebagai Ketua Umum MES, saat ini Wimboh juga merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program LKMS tersebut juga sejalan dengan program inklusi keuangan yang digulirkan OJK. Hingga Oktober 2017, OJK telah mengeluarkan izin operasi LKMS di lingkungan pesantren. Berikut sepuluh LKMS yang telah memiliki izin OJK:
1) LKM Syariah KHAS Kempek, Cirebon
2) LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon
3) LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung
4) LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis
5) LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara, Purwokerto.
6) LKM Syariah Bank wakaf Alpansa, Klaten
7) LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, DIY.
8) LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri
9) LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang
10) LKM Syariah An Nawawi, Banten.
Nantinya, para calon nasabah LKMS akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum menerima pembiayaan. Calon nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha disertai dengan pendidikan agama setiap kali pertemuan kelompok. Sementara sumber dana LKMS berasal dari para donatur yang memiliki kepedulian dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program pendirian LKMS di pesantren.
Wimboh berharap gencarnya program LKMS tersebut dapat memperkuat perekonomian syariah nasional. Saat ini, total aset keuangan syariah Indonesia hingga Desember 2017, di luar saham syariah, sebesar Rp 1.133,7 triliun atau 8,24 persen dari total aset sektor jasa keuangan Indonesia.
Jumlah itu terdiri dari aset perbankan syariah Rp 435,02 triliun; aset asuransi syariah Rp 40,52 triliun; aset pembiayaan syariah Rp 34,48 triliun; aset lembaga non-bank syariah lainnya Rp 24,14 triliun; sukuk korporasi Rp 15,74 triliun; reksadana syariah Rp 28,31 triliun; dan sukuk negara Rp 555,5 triliun.
Dalam kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional tersebut diikuti oleh 250 pengurus Pusat MES dan dihadiri oleh perwakilan Pengurus Wilayah, beberapa lembaga tinggi negara, ormas Islam, lembaga keuangan syariah dan beberapa tokoh nasional.
Rapat Kerja MES juga akan merumuskan program kerja Pengurus Pusat MES selama satu periode ke depan atau tiga tahun yang diharapkan dapat memberi manfaat besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja tersebut juga digelar Forum Pakar khusus yang diikuti oleh Dewan Pakar MES dengan tema “Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren sebagai Sarana Pemberdayaan Umat dan Strategi Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)”. Forum Pakar dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pakar, Perry Warjiyo (Deputi Gubernur BI) dan diikuti sebanyak 30 orang anggota Dewan Pakar.