Pemerintah telah menerapkan perizinan berusaha online berbasis risiko atau risk-based approach (OSS RBA) untuk memudahkan investasi langsung atau direct investment di Indonesia. Aturan tersebut didasari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11/2020 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai aturan turunan terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kemudian terdapat juga Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan serangkaian aturan baru tersebut tentunya harus dipahami investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Konsultan EasyBiz, Febri Artinelli menjelaskan terdapat perlakuan berbeda bagi pelaku usaha yang dikategorikan berdasarkan tingkat risiko. Terdapat empat kategori usaha berdasarkan risiko yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. “Perizinan kalau dulu itu semua bidang usaha harus miliki izin. Sedangkan, sekarang izin itu hanya dibutuhkan untuk bidang-bidang usaha berisiko tinggi,” jelas Febri dalam IG Live Klinik Hukum: Haruskah Legalitas Usaha di-Upgrade ke OSS RBA?", Selasa (9/11).
Dia menjelaskan bidang usaha risiko rendah hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak perlu izin dan sertifikat standar. Selain tingkat risiko, terdapat juga pembagian jenis usaha berdasarkan skala bisnisnya yaitu mikro, kecil, menengah dan besar. Bagi skala usaha kecil badan usaha dapat dibentuk oleh PT Perorangan. Sedangkan, kategori usaha menengah dan besar tidak dapat dibentuk oleh PT Perorangan.
Selain itu, Febri menambahkan tidak semua kegiatan usaha dapat masuk pada skala mikro. Dia mencontohkan kegiatan usaha konstruksi minimal masuk kategori skala usaha kecil berdasarkan nilai investasi yang diinput pada One Single Submission (OSS). Kemudian, kegiatan usaha kawasan industri masuk kategori skala usaha besar. Dari kegiatan usaha tersebut juga harus dilihat kembali risiko usaha yang ditimbulkan. (Baca: Ingat, Vlogger dan Youtuber Komersil Wajib Kantongi Legalitas)
“Lalu juga dilihat lagi apa menimbulkan risiko tinggi atau rendah. Biasanya yang (risiko) rendah itu seperti perdagangan,” jelas Febri.
Salah satu perbedaan sistem izin OSS RBA dibandingkan sebelumnya yaitu terkait pengawasan. Pada OSS RBA, pengawasan dilakukan setelah izin dikeluarkan. “Pengawasan itu di belakang, sekarang kita bikin izin tapi pengawasan di belakang bisa dari PTSP Kecamatan. Kalau misalkan nggak sesuai akan dikenakan sanksi dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin. Pencabutan izin ini berdasarkan KBLI-nya,” jelas Febri.