Setelah menguji UU Kejaksaan, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra berniat menguji UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau populer disebut KUHAP.
“Sore ini akan menyerahkan permohonan uji tafsir terhadap Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945, tafsir mana yang paling benar. Permohonan ini bukan untuk membatalkan pasal itu, melainkan menguji penafsirannya,” kata Yusril kepada sejumlah wartawan di Gedung MK, Senin (18/10).
Pasal yang diuji dihubungkan dengan asas negara hukum (Pasal 1 ayat 3), asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1), asas jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1), kesempatan memperoleh keadilan (Pasal 28 H ayat 2), dan asas perlindungan terhadap HAM (Pasal 28 J) UUD 1945.
Upaya pengujian beleid itu lantaran pihak Kejaksaan Agung menolak sejumlah saksi meringankan yang diajukan Yusril terkait perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Saksi-saksi itu di antaranya Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie, dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Yusril mengklaim Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie menyatakan siap memberi kesaksian. Namun, mereka semua ditolak Kejaksaan karena dianggap tak memenuhi kualifikasi saksi yakni melihat, mendengar, dan mengalami kasus itu.
Menurut Yusril, SBY saat menjadi Mentaben mengetahui fakta seputar proyek Sisminbakum di Depkumham itu. Sebab, dalam masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tak pernah menetapkan pendapatan dari proyek Sisminbakum sebagai PNBP.
SBY pun, kata Yusril, baru memasukkan pendapatan Sisminbakum sebagai PNBP setelah Romli Atmasasmita dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
