Padahal, menurut Yusril, Pasal 65 jo Pasal 116 KUHAP secara jelas menegaskan setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka berhak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (a de charge). “Siapapun saksi yang menguntungkan itu wajib bagi penyidik Kejagung untuk memanggil dan memeriksa saksi itu,” katanya.
Menurut Yusril, penyidik Kejagung tak berhak menilai saksi yang dikehendaki tersangka dan menolak memanggil dan memeriksa mereka. “Plt Jaksa Agung Darmono, Jampidsus, Amari, dan Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir berulang kali menolak permintaan saya dan menilai saksi yang saya minta itu tak relevan yang tak ada kaitannya dengan Sisminbakum,” bebernya.
Ditambahkannya, apa yang dilakukannya saat ini adalah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. “Kalau saya saja guru besar hukum dan dua kali pernah menjadi menteri kehakiman dan mengurusi masalah hukum bisa diperlakukan sewenang-wenang seperti ini apalagi orang-orang kecil yang buta hukum,” kata Yusril.
