Dalam rangka pengembangan SDM inilah, HaKI memegang peranan. Oleh sebab itu, menurut Zen Umar, walaupun HaKI dalain wacana permulaan menimbulkan kontroversi atau dilema, sistem tersebut tetap dibutuhkan penerapannya oleh Indonesia.
UU yang tegas melindungi
Pendapat Zen Umar tersebut juga sekaligus diungkapkan untuk menyambut pemberlakuan UU No. 29 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru saja disahkan oleh DPR pada Juli 2002 lalu. UU ini sendiri baru akan berlaku efektis satu tahun sejak disahkan, yaitu pada Juli 2003 mendatang.
Zen Umarmenegaskan, terdapat beberapa alasan mengapa sampai pemerintah mengeluarkan UU Hak Cipta yang baru ini. Di antaranya, dalam rangka sinkronisasi dengan UU HaKI yang lain dan perlunya memasukkan berbagai ketentuan dalam TRIP's sebagai upaya tambahan perlindungan bagi pemegang HaKI. UU Hak cipta baru sudah mengakomodasi hal ini.
Kemudian bahwa diperlukan penegasan mengenai pengaturan hak terkait, yaitu hak-hak yang dinikmati oleh pelaku, produser fonogram dan lembaga penyiaran. "Undang-undang Hak Cipta sebelumnya memang sudah mengakomodasi hak-hak terkait, tetapi tidak jelas," jelas Zen Umar.
Selain itu dirasakan perlunya satu naskah tunggal bagi UU Hak Cipta. Menurut Zen Umar, UU sebelumnya telah beberapa kali diubah, sehingga kalau UU yang baru ini dibuat sekadar amendemen, hal itu akan menyulitkan para penggunanya.