Pergantian tampuk pimpinan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tidak juga membawa perubahan. Korupsi di lembaga peradilan tetap berlangsung, bahkan makin parah. Pencanangan pembangunan ekonomi sebagai panglima justru menjadi lahan semakin suburnya korupsi dan kolusi.
Satu contoh kecil mengenai korupsi dan kolusi di lembaga peradilan adalah Surat Keterangan Bebas Perkara (SKBP) bagi perusahaan. SKBP ini biasanya diperlukan dalam legal audit untuk keperluan penawaran umum (IPO), restrukturisasi, kredit ke bank, emisi obligasi, merger, akuisisi, dan lain-lain.
Memang untuk semua kegiatan itu disyaratkan menyerahkan SKBP dari beberapa lembaga, antara lain: Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Pengadilan Niaga, PTUN (bagi perusahaan yang menjalankan proyek pemerintah), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D).
Ketentuan mengenai SKBP ini paling tidak itu dapat ditemui di standar pemeriksaan hukum dan standar pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Pada pasal 11 huruf a di bab obyek pemeriksaan standar pemeriksaan hukum dan standar pendapat hukum keterangan dari pengadilan negeri dan badan peradilan lainnya yang mempunyai yuridiksi atas tempat kedudukan Emiten tentang keterlibatan emiten, Direksi dan Komisaris dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan, arbitrase, atau perkara lainnya.
Tujuh SKBP
Ketidakjelasan peraturan dan lembaga mana yang mengaturnya, mengakibatkan terjadinya simpang-siur informasi untuk pengurusan SKBP tersebut. Satu SKBP biasanya digunakan baik untuk perdata maupun pidana.
Menurut salah satu lawyer di kawasan segi tiga emas, Jakarta Pusat, yang dihubungi hukumonline, satu surat juga bisa digunakan untuk perusahaan beserta seluruh direksi dan komisarisnya. Jadi tidak perlu satu surat untuk satu orang/satu nama. Ia juga mengatakan bahwa surat tersebut hanya diperlukan dari pengadilan di mana PT tersebut berdomisili. Biasanya, satu surat digunakan untuk satu keperluan saja.