Jumat, 24 November 2000

Mayoritas Masyarakat AS Dukung Hukuman Mati dengan Moratorium

Jakarta, hukumonline. Dua pertiga rakyat Amerika Serikat ternyata mendukung hukuman mati. Namun, sebagian tokoh berharap agar Presiden Clinton memberlakukan moratorium pada kasus dengan terpidana mati. Terpidana menjalankan penyelidikan ulang sebelum disetrum atau didoor!
Fat/APr

Polemik mengenai hukuman mati memang tiada habis-habisnya. Umumnya, argumen berkisar pada dua sisi. Yang pro hukuman mati, menginginkan pelaku kejahatan keji dan berat dikenakan hukuman yang setimpal. Bahkan kalau perlu, hukuman mati. Sementara yang kontra, mengganggap hukuman mati merampas hak hidup sang pelaku.

Bahkan, sebagian komunitas internasional yang menentang hukuman mati  melangkah lebih jauh lagi. Mereka mengeluarkan "Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati." Akan tetapi, sebagian negara di dunia umumnya enggan meratifikasi protokol opsional itu.

Jangankan Indonesia, yang memang masih memberlakukan hukuman mati, negara yang mengaku sebagai polisi dunia bernama Amerika Serikat saja ogah jadi negara peserta pada Protokol itu.

Moratorium

Namun, belakangan ini terjadi perkembangan menarik di AS. Sebagian besar masyarakat AS memang masih mendukung hukuman mati. Namun, kini mereka menginginkan adanya moratorium (penundaan suatu kewajiban hukum atau proses hukum-red) terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Nytimes.com melaporkan bahwa selama moratorium itu diberlakukan, penyelidikan ulang, terutama dengan menggunakan metode-metode seperti tes DNA dan terhadap proses pemeriksaan perkara, dilakukan. Dengan demikian, tidak ada keragu-raguan mengenai kesalahan terpidana.

Ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang tidak bersalah akan dijatuhi capital punishment tersebut. Kekhawatiran itu tidak mengada-ada. Sebanyak 13 orang terpidana mati di Negara Bagian Illinois akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah setelah dilakukan tes DNA.

George Ryan, Gubernur Illinois yang sebenarnya juga pendukung hukuman mati, sampai merasa perlu melarang pelaksanaan hukuman mati lebih lanjut sebelum penelitian mengenai sistem hukum di Illinois rampung.

Permintaan moratorium ini semakin marak setelah terjadi publisitas besar-besaran tentang keputusan Ryan dan kasus ke 13 orang itu. Hasil jajak pendapat yang kemudian dilakukan semakin menunjukkan kenyataan tersebut. Sebanyak 64% memilih diberlakukannya moratorium ketika diingatkan akan kasus ke 13 orang itu.

Dari jajak pendapat selanjutnya diketahui sebanyak 2/3 masyarakat AS mendukung hukuman mati. Yang menarik, jumlah ini merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir. Jumlah ini menurun lagi menjadi 55% bila responden disodori pilihan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Artinya, ada penurunan animo masyarakat atas hukuman mati.

Menjadi isu politis

Dengan semakin berkembangnya gugatan masyarakat AS terhadap proses hukum hukuman mati, isu tersebut menjadi persoalan sensitif dari segi politis bagi George W. Bush yang sedang berharap jadi Presiden AS. Pasalnya, Bush terkenal sebagai pendukung berat hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati di Texas mencapai tingkat tertinggi selama Bush menjabat sebagai Gubernur Texas. Ada dua hal yang ikut memperuncing masalah bagi Bush.

Pertama, kasus seorang terpidana mati bernama Johny Paul Penry. Lelaki yang ber-IQ 56 ini dijatuhi hukuman mati karena terbukti telah memperkosa dan membunuh seorang ibu rumah tangga pada 1979. Pada 17 November lalu, Penry seharusnya sudah meninggalkan dunia ini.

Namun, empat jam sebelum eksekusi, Mahkamah Agung menangguhkan pelaksanaannya. Alasannya, Mahkamah ingin menyelidiki apakah dewan juri dalam perkara Penry telah diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan bagi Penry.

Faktor-faktor yang dimaksud adalah keterbelakangan mental Penry dan masa kecilnya yang penuh tindakan penganiyaan oleh Ibunya, yang menurut para tetangga dan saudara Penry mengidap penyakit mental.

Tiga belas negara bagian di AS telah melarang dijatuhkannya hukuman mati bagi terdakwa yang menderita keterbelakangan mental. Seandainya kasus Penry tidak diintervensi Mahkamah Agung, Bush yang harus memutuskan pada hari pelaksanaan eksekusi, apakah akan menangguhkan hukuman Penry selama 30 hari atau membolehkan eksekusi jalan terus.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Texas Defender Service, sebuah organisasi non-profit yang mewakili para terpidana mati, mengungkapkan berbagai masalah menyangkut pelaksanaan hukuman mati di Texas. Di antaranya, masalah proses penuntutan yang tidak dilakukan secara benar, prasangka ras, ahli-ahli palsu, dan pengacara bermutu di bawah standar bagi kaum miskin.

Berbagai fakta mendukung hasil penelitian itu. Misalnya, dari 103 kasus dengan hukuman mati, 79%-nya ditangani hakim tanpa adanya hearing. Hakim hanya bersandar pada dokumen-dokumen yang diajukan di pengadilan. Kemudian pada kasus Willie Williams dan Joseph Nichols, Jaksa Penuntut Umum menuduh kedua-duanya sebagai penarik picu. Padahal, pemilik toko daging yang terbunuh meninggal akibat satu peluru yang menembus tubuhnya.

Ada lagi kisah James Grigson, seorang psikiater, yang telah dikeluarkan dari American Psychiatric Association pada tahun 1995. Ternyata, Grigson pernah memberikan kesaksian ahli dalam 390 kasus dengan pidana mati di Texas. Lalu ada kasus-kasus di mana pengacara terdakwa menghisap kokain sebelum maju di persidangan dan tertidur ketika persidangan sedang berlangsung.

Berharap pada Clinton

Selasa (21/11) lalu, sebanyak 40 orang menandatangani sebuah surat yang meminta Presiden Clinton untuk memberlakukan moratorium pada kasus-kasus federal dengan terpidana mati. Para penandatangan itu antara lain pemenang Nobel Elie Wiesel, George Soros, anggota-anggota sebuah komite yang dibentuk Clinton untuk menyelidiki hubungan antar ras di AS serta tiga pastor Roman Katolik terkemuka.

Sebulan yang lalu, mantan Presiden Jimmy Carter beserta istrinya Rosalyn Carter juga telah mengirimkan surat yang bernada serupa pada Presiden Clinton. Mereka semua berharap agar Clinton mau melakukannya sebelum masa tugasnya sebagai Presiden berakhir.

Perkembangan di AS ini bisa berfungsi sebagai pengingat bagi kita. Dalam perdebatan mengenai perlu tidaknya hukuman mati, ada satu aspek yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Sistem hukum kita saat ini sedang macet. Pelanggar hukum kelas berat bebas berkeliaran, sedangkan pelanggar kelas bulu sering tewas di tangan massa. Secara de facto, "hukuman mati" memang diberlakukan di Indonesia, hanya, korbannya rakyat kecil.

Bila kita hendak menerapkan hukuman mati, sistem hukum mutlak juga harus diperbaiki. Due process of law harus benar-benar eksis dan dijalankan agar hanya mereka yang benar-benar pantas dijatuhi hukuman mati yang terjaring. Tanpa itu, hukuman mati bisa jadi "menimpa" para pelanggar hukum kelas bulu lagi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua