Kamis, 28 Juli 2005

Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas

Penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik yang didasarkan pada uang jaminan yang lazim dilakukan di dalam praktik seringkali tidak pernah jelas bagaimana prosedur dan penetapan jumlahnya.
Amr

Pada praktik di lapangan penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang sangat berbeda dari yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Misalnya saja, pihak panitera pengadilan negeri tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya.

 

Praktik seperti itu, menurut salah seorang advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Hermawanto, sudah menjadi rahasia umum. Hermawanto juga mengungkapkan bahwa uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak pernah dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meski terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

 

Ia juga mengatakan dalam praktik uang jaminan penangguhan penahanan tidak selalu diberikan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Akan tetapi, menurutnya, uang jaminan tersebut langsung diserahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penahanan tersangka yang bersangkutan.

 

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.

 

Makanya, selama ini LBH Jakarta tidak pernah mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang, tapi dengan jaminan orang yaitu pengacara LBH. Karena kalau dengan jaminan uang mereka (penyidik) tidak mau memberikan kwitansi dan uang itu tidak akan pernah kembali, ujar Hermawanto.

 

Sementara, praktisi hukum Denny Kailimang mengatakan pada umumnya permohonan penangguhan penahanan dengan uang jaminan baru dikabulkan oleh pengadilan jika sudah mendapat persetujuan dari penyidik. Denny mengatakan ketika penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka si tersangka akan berstatus tahanan luar.

 

Berbeda dengan yang dikatakan Hermawanto, menurut Denny, uang jaminan akan dikembalikan setelah penahanan beralih. Hanya saja, Denny tetap berpendapat bahwa aturan mengenai hal tersebut baik di KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya masih belum jelas dan perlu peraturan lebih lanjut. Salah satu hal yang perlu diperjelas, kata dia, adalah sampai di tahap mana penangguhan penahanan tersebut berlaku.

 

Dikembalikan atau disetor

Di pihak lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Soehandojo membenarkan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan pada praktiknya dapat diserahkan kepada pihak penyidik. Namun, dia menegaskan uang tersebut kemudian akan dititipkan ke pengadilan sampai proses persidangan.

 

Selanjutnya, terang Soehandojo, jika si terdakwa yang sempat ditangguhkan penahananannya diputus bersalah oleh pengadilan maka uang jaminan itu akan dikembalikan. Kalau prosesnya sudah selesai ya dikembalikan, masak disimpan di kantong jaksa! tukasnya.

 

Bagaimana penyidik menentukan besarnya uang jaminan? Menurut Soehandojo, tidak ada satu ketentuan pun yang secara khusus mengatur hal tersebut. Hal itu, ujarnya, bergantung pada diskresi hakim atau penyidik. Namun, dia menjelaskan, dalam kasus korupsi patokan untuk menentukan besarnya uang jaminan pihak penyidik sering melihat pada besar-kecilnya kerugian negara dalam kasus yang bersangkutan.

 

Menurut Hermawanto, uang jaminan sebetulnya dapat digunakan untuk kepentingan pihak penyidik jika tersangkanya kemudian melarikan diri. Terkait dengan hal itu, ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP No.27/1983 menyebutkan bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

membuka peluang terjadinya suap menyuap atau pungli berlabel legal
 - andar
19.06.12 12:20
ketentuan mengenai penangguhan penahan dengan jaminan uang harus diatur dengan jelas jumlahnya dan dikembalikan atau tidak. ketentuan PP no. 27/1983 membuka peluang terjadinya suap menyuap dan pungli. waspadalah
Setuju dengan pendapat saudara andar
 - Gege
31.10.12 20:09
saya setuju dengan pendapat saudara andar tentang penangguhan penahanan tersebut. perlu ada aturan yang benar-benar jelas dalam penerapan penangguhan penahanan agar tidak ada celah bagi oknum-oknum yang mata duitan.
Uang jaminan, tidak akan terjamin kembali.
 - Hasmetri Hasan, SH.MH
29.07.05 15:39
sistem hukum acara kita memang belum memenuhi harapan setiap orang, karena menurut saya yang terpenting adlah siapa yang berwenang melakukan penahanan polisi, jaksa atau hakim, kalau polisi melakukan penahan sampai Punisment tetap menjadi tanggung jawab polisi, jangan sampai jaksa atau hakim ikut-ikutan menahan, karena sering terjadi dimana pihak polisi tidak menahan, oleh jaksa ditahan, polisi, jaksa tidak menahan oleh hakim dilakukan penahanan jadi akan tumpang tindih kewenangan menahan ini, untuk itu diharapkan dalam KUHP nasional yang akan datang agar lebih dipertegas pasal-pasal yang dapat ditahan, yang dapat ditangguhkan dan atau tidak sama sekali agar ada kepastian hukum dari status seorang tersangka, dan uang jaminan itu dihapuskan saja karena polisi, jaksa dan hakim serta Advokat melihat uang itu hijau matanya dan lupa akan dirinya, seolah-olah itu uangnya saja, jadi KUHP harus meminimalisir peluang penegak hukum untuk pungli atau korupsi, sekian
gelar bejibun, belum tentu paham gelarnya
 - petarung yang cukup S-1
21.06.12 18:21
wah wah kawan Hasmetri Hasan, SH.MH, seharusnya malu dong sama gelarnya yang SH & MH, tapi tidak paham KUHAP terutama tentang kewenangan penahanan. mulai dari polisi s/d tingkat pengadilan (majelis hakim) berhak melakukan penahanan dengan ada batas waktunya. kesimpulannya, walaupun bergelar akademis, tp tidak paham, malu atuh sama gelar kang.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua