Selasa, 01 November 2005

Hak Waris pada Keluarga Beda Agama Masih Diperdebatkan

'Masalah waris itu tidak seharusnya diperdebatkan lagi, karena perkawinan kami diresmikan di catatan sipil. Jadi, yang berlaku adalah hukum negara, bukan hukum agama'.
CR-2/Mys

Itulah komentar seorang penganut Katholik yang menikahi seorang muslimah ketika ditanyakan apakah ia tidak risau dengan kemungkinan rumitnya masalah waris untuk anak-anak mereka kelak. Meskipun kelak anak-anaknya mengikuti agama sang ibu, bukan berarti otomatis harta waris mereka dibagi menurut Islam. Pria yang aktivis LSM itu yakin semua anaknya akan mendapat bagian yang sama.

 

Dalam pandangan Kristen, kata Pdp Hanan Soeharto dari Pusat Pelayanan Bantuan Hukum Gereja Bethel Indonesia, perbedaan agama tidak menghalangi hak waris. Jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya. Kalau anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku. Anak tetap berhak mendapatkan warisan, kata Hanan kepada hukumonline pekan lalu.

 

Tetapi, bagi Guru Besar Universitas Indonesia Prof. H.M Tahir Azhary, perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip hukum Islam. Ada Sunnah Rasul, tidak mewaris orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya, kata pakar hukum Islam ini.

 

Meskipun demikian, lanjut Tahir, orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah karena pemberian bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah ini, jelas Tahir, bukan sebagai ahli waris karena sebagai ahli waris sudah tertutup kemungkinan.

 

Ahli waris kan berarti orang tuanya sudah meninggal; meninggalkan harta yang dibagikan pada ahli waris. Memang ada batasan, kalau hibah tidak boleh melampaui maksimal 1/3 dari jumlah harta yang ada, kata Tahir.

 

Putusan MA 

Mengenai putusan MA yang memberikan waris pada ahli waris non Islam, Tahir mengaku pernah mendengarnya dari mahasiswa yang melalukan tesis tentang hal ini. Menurut ia, pemberian waris beda agama itu merupakan pertimbangan MA sendiri. Namun dalam pandangan Tahir, jika dikembalikan pada dasar hukum yang semula, maka itu bertentangan dengan sunnah dan juga dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

 

Ada putusan seperti itu, mungkin MA punya pertimbangan khusus. Tapi menurut saya pertimbangan itu lemah. Pasal 171 KHI itu sangat jelas. Ahli waris harus beragama Islam, kata Tahir.

 

Ketua Muda Urusan Lingkungan Pengadilan Agama MA Andi Syamsu Alam menyatakan bahwa MA kini menerapkan hukum Islam kontemporer. Yaitu apabila orangtua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut sebagai wasiat wajibah.

 

Kita bertolak dari KHI bahwa ada istilah wasiat wajibah. Kita tetapkan seperti itu dan itu sudah menjadi yurisprudensi. Secara eksplisit tidak tertulis dalam KHI. Hanya lembaga wasiat wajibah dipinjam untuk itu. Yang memutuskan ini pertama kali pengadilan tinggi agama jakarta. Ini sudah menjadi preseden, dikutip di seluruh Indonesia, kata Andi.

 

Menurut Andi, besaran wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian. Sebelumnya, bagi orangtua dan anak yang berbeda agama tidak diperbolehkan memberi atau menerima waris.

Putusan MA
 - Bianca
09.09.12 17:40
Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 kenapa tidak ada di situs putusan.mahkamahagung.go.id? Apa ada yang punya?
penafsiran yg perlu direfisi
 - MARWAN BIMA
19.09.11 10:38
saya setuju kalau adanya perbuatan hukum ,maka berakibat adanya hukum baru, seperti adanya pernikahan, maka segala akibat hukumnya termasuk warisan berlaku. kalaupun ada hadist Nabi yg menetapkan larangan, sebenarnya larangan itu sudah tepat, sebab yg dimaksud kafir adalah KAFIR MUSYRIK PENYEMBAH BERHALA. badi agama yahudi dan kristen (ahlul kitba) dibolehkan laki2 muslim menikha dgn wanitax yg baik-baik. karena itu seperti Jamal Mirdad dan Lydia kandau, kalau jamal mirdad mati, maka lydia kandau dapt warisan dari jamal karena lydia adalah wanita kristen yg dinikahi jamal. KALAU DGN HINDU . BUDHA DAN AGAMA LAINYA TIDAK TERMASUK AHLU KITAB YG DIBOLEHKAN UNTUK DINIKAHI, MAKA OTOMATIS PERNIKAHANNYA TIDAK ADA DAN HAK KEBENDAANNYA JUGA DIANGGAP TIDAK ADA. JADI sebenarnya islam sdahnjelas mengatur kewarisan beda agama, kita sendiri yg picik memahaminya. untuk teman-teman yg beda agama...saya katakan...kebolehan itu pun tergantung juga atas putusan hakim ketika itu dibawa ke ranah hukum. MAKANYA KALAU ADA MASALAH, ATUR AJA SECARA DAMAI DEMI MENDAPAT RAHMAT DARI HARTA PENINGGALAN. OK....
tggpn
 - friska
04.02.09 21:22
yes
Hak Waris pada Keluarga Beda Agama
 - Lee A Weng
08.04.06 07:43
Menunjuk pada buku "Het Adatprivaatrecht van West-Java" door Raden Mr.Soepomo, Uitg. van wege het Departement van Justitie,gedrukt in de strafgevangenis te Soekamiskin blz.140, Jurisprudentie: Een vonis van den landraad te Buitenzorg van 11 Juli 1904 (van der Meulen, blz.30-31)overweegt, dat verschil in godsdienstige gezindheid geen verschil in rechtspositie tengevolge mag hebben, derhalve bij de verdeeling der erfenis geen onderscheid mag worden gemaakt tusschen geloovigen en ongeloovigen atau "Hukum Perdata Adat Jawa Barat" oleh Prof.Dr.Mr.Rd.Soepomo terjemahan Ny.Nani Seowondo,SH,penerbit Djambatan Copyright, cetakan kedua, oleh PT Djaya Pirusa Jakarta, hal.96: Jurisprudensi:Sebuah putusan Landraad Bogor tertanggal 11 Juli 1904(Van der Meulen, halaman 30-31) menimbang, bahwa perdedaan agama tidak boleh mengakibatkan perdedaan dalam kedudukan hukum, sebab itu pada waktu pembagian warisan tidak boleh diadakan perbedaan antara orang Islam dan bukan Islam.
kontektualisasi Islam????
 - fatah
04.04.06 12:07
yang bener aja lah, kalau digeneralisir bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, hal itu masih dapat diterima, tetapi adalah lelucon kalau mengatakan bahwa semua agama adalah buatan manusia, bahwa aturan agama terkait dengan konteks ruang dan waktu ketika agama itu timbul, sangat menyedihkan kalau ada orang yang berkata seperti itu, tapi tanggapan itu sangat wajar kalau berasal dari orang2 yang terbiasa menghabiskan hidupnya dalam keremangan kehidupan malam jakarta, sehingga tidak ada waktu untuk berusaha dan mempelajari agama. Tanggapan itu juga akan sangat wajar kalau keluar dari mulut Vladimir Ilich Ulianov,yang menganggap agama dalah candu. Jadi kesimpulannya adalah suatu lelucon bodoh dari orang yang tak berotak kalau ada yang menggeneralisir bahwa semua agama adalah buatan manusia dan semua agama memiliki aturan berdasarkan lingkup ruang dan waktu ketika agama itu dilahirkan. Jadi jangan lah menganggap bahwa selalu ada keseragaman dalam segala hal
keragaman
 - das sollen
01.11.05 13:14
Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Dalam satu keluarga sangat mungkin beda agama. Masalah waris sudah menjadi perdebatan lama. Jika hubungan persaudaraan masih baik, apa salahnya semua mendapat bagian waris yang sama.
Ptsn MA
 - hotman oloan sihar
02.11.05 10:48
Berita bagus dan memang cocok untuk dilakukan thesis mengenai ini. seandainya Hukum online mengirimkan saya putusan MA tentang waris beda agama maka sangat berbahagia saya menerimanya.
kuno coy
 - jurist judes
02.11.05 13:12
larangan pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama tuh udah kuno. udah ga sesuai lg dengan jaman. bahkan dari dulu juga udah ga pantes. hal2 semacam gitu malah bisa bikin konflik. agama tuh bikinan manusia man.
yang jelas dikaburkan
 - hizbullah yusuf
01.11.05 20:54
heran, bisa2nya hal yang sudah jelas2 begitu di bikin kabur. ngawurr!!!
Yang Haq adalah Haq
 - zusdan
09.11.05 11:41
Harta peninggalan mempunyai dampak yang besar bagi si meninggal di alam baqa dan akhirat, hukum agama sudah sangat jelas selaki aturannya, seorang murtad adalah suatu pilihan yang sudah di ambil dengan kesadaran penuh mengenai konsekwensinya. Saya hanya berharap mudah-mudahan seorang kepala rumah tangga islam akan sangat memperhatikan dan menjaga keluarganya dari api neraka, Untuk Para Hakim, buatlah aturan dari masalah-masalah yang belum jelas hukumnya dan jangan mengaburkan sesuatu yang sudah jelas.
First Previous 1 2 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua