Kamis, 25 Januari 2007

Masalah Yurisdiksi akan Dibawa ke Panja

Selain mengirim surat ke Pimpinan DPR, Presiden akan mempertegas posisinya dalam pembahasan RUU Peradilan Militer.
Aru














 


Sehingga, lanjut Imparsial selain mencabut masalah koneksitas dalam UU Peradilan Militer, ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dari TNI juga harus dicabut. Misalnya tentang Tata Usaha Militer.


 


Harmonisasi Undang-Undang


Setelah itu, Imparsial menilai perlu ada harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan peradilan militer. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Militer yang selama ini menjadi bagian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer seyogianya ditempatkan sebagai peraturan tersendiri, terpisah dari UU Peradilan Militer. Sehingga UU Peradilan Militer sepenuhnya mengatur organisasi, struktur dan fungsi peradilan militer.


 


Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Militer juga perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Perlu diketahui, KUHP Militer yang dimiliki Indonesia saat ini adalah Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie (Stb.1934 Nr.167) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947. Undang-Undang tersebut sudah diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1934 dengan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No.35 Bbl.1934 Nr.337.


 

Memang, persoalan dalam RUU Peradilan Militer ini bukan hanya tentang yurisdiksi semata. Masalah lain juga telah mengintip. Sebut saja, definisi tindak pidana umum yang dilakukan Prajurit TNI, masalah pembinaan sampai dengan masalah bantuan hukum bagi Prajurit TNI yang tertimpa kasus. Untuk menuntaskan semuanya, Presiden selain mengirimkan surat, juga dipandang perlu mempertegas posisinya dalam pembahasan RUU Peradilan Militer.

Setelah terhenti sekian lama, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Militer akhirnya dilanjutkan. Sebelumnya, terjadi perdebatan yang sengit antara Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dengan DPR terkait dengan yurisdiksi Peradilan Militer. Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat meminta semua pihak agar menahan diri untuk sementara waktu.

 

Nah, pada Rabu (24/1), Presiden lewat Menhan dikabarkan akan segera menyurati Pimpinan DPR agar pembahasan RUU Peradilan Militer kembali dilanjutkan. Soal yurisdiksi, Panitia Khusus (Pansus) RUU Peradilan Militer dan Menhan sepakat akan membahasnya secara detail dalam sebuah Panitia Kerja (Panja).

 

Kesepakatan ini disambut positif oleh Imparsial, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu HAM. Kesepakatan ini menurut Koordinator Advokasi Imparsial Donny Adryanto merupakan sebuah langkah maju dalam reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi peradilan militer. Paling tidak setelah perdebatan yang tak berujung pangkal mengenai yurisdiksi, kita bisa melangkah lebih jauh pada hal-hal yang tak kalah krusial, urai Donny usai diskusi di Imparsial, Kamis (25/1).

 

Meski Presiden setuju Prajurit TNI dapat diadili di Pengadilan Umum, bukan berarti permasalahan yurisdiksi menjadi kelar. Setidaknya, masih dibahas di tingkat Panja. Namun, Imparsial menganggap masalah yurisdiksi tersebut selesai. Karena dianggap selesai, Imparsial memandang tidak relevan lagi untuk membahas masalah peradilan koneksitas.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua