Diam Salah, Merangsek Juga Salah
Dilema Tindakan Polisi:

Diam Salah, Merangsek Juga Salah

Sikap diam polisi yang pecah ketika kelewat represif tangani demonstrasi di Unas menuai polemik. Maju kena, mundur kena.

Hukumonline News
Hukumonline News
CRD
Bacaan 2 Menit
Diam Salah, Merangsek Juga Salah
Hukumonline

Kekerasan berupa penyerangan fisik dan verbal juga diakui terjadi oleh Ridha. "Saya sendiri menemukan darah berceceran di lantai tiga," kenang Ridha sewaktu dia menyelidiki langsung ke lapangan.

Koordinasi antara aparat dan pihak kampus memang tidak ada aturan tertulisnya. Tapi Ridha menekankan ini termasuk dalam etika. Sedangkan temuan ganja dan granat aktif bagi Ridha merupakan masalah serius. Pihak kepolisian menyatakan senjata peledak itu bukan milik korps coklat itu.

Masalah ketidaksamaan jumlah demonstran yang ditahan dan perlakuan mahasiswa selama ditahan juga menjadi isu serius. Sejumlah orangtua yang anaknya turut ditahan karena berdemonstrasi membenarkan anak-anak mereka digabung dengan tahanan narkoba dalam sel Polda Metro Jaya. "Tim Komnas HAM sedang melakukan investigasi mendalam pasal-pasal mana yang dilanggar aparat," Ridha menanggapi singkat.

Kegarangan polisi bukan hal yang umum di era reformasi. Ketua Badan Pengurus SETAR Institue Hendardi menilai polisi justru selama ini bak macan tidur. Menurut mantan aktivis mahasiswa ini, polisi memilih diam dalam suatu amuk massa dengan dalih menghindari pelanggaran HAM. "Dalih ini keliru," seru Hendardi.

Menurutnya, "membiarkan suatu kejahatan terjadi adalah kejahatan itu sendiri." Teorinya, pelanggaran HAM dapat terjadi tidak langsung dengan pembiaran terjadinya aksi kekerasan.

Hendardi sendiri mengakui adanya kecenderungan gerakan mahasiswa sekarang mengutamakan cara-cara kekerasan. Buser menyuguhkan aksi pemblokiran jalan di depan kampus UKI, pencoretan kaca mobil plat merah di depan Universitas Moestopo (Beragama), hingga penggores-goresan badan mobil. Rakyat pengguna jalan terpaksa debat kusir dengan para demonstran hingga malam. Bahkan untuk mengawasi ujian SMP pun harus adu urat leher. Anak kecil menyaksikan "kakak-kakak" berjaket alamater mengepung mobilnya yang kebetulan berplat merah. Ketakutan si bocah hanya dibatasi sebilah kaca tipis yang dicoreti pilox merah sang demonstran.

Gerakan mahasiswa rumusnya adalah gerakan massa. Menurut Hendardi, sekarang yang dipentingkan kecil tapi keras. "Sebaiknya ini jangan jadi utopia karena perubahan tidak datang secara instant," imbuh Hendardi.

"Harus ada kriteria suatu pergerakan yang layak dilakukan atau yang tidak layak," sambung Hendardi. Mungkin itu juga yang dipikirkan Rektor UKI pada hari kedua pemblokiran jalan. Waktu itu Pak Rektor mengangkati batang pohon penghalang jalan di depan areal kampus dengan tangannya sendiri.

Anggota Tim Advokasi FRM Armstrong Sembiring mengakui, kebebasan berbenturan dengan hukum. Cara menyingkapinya, saran Hendardi adalah polisi harus imparsial. "Demo yang menggunakan alat-alat kekerasan secara tegas ditangani," tandas Hendari, "hanya demo damai yang bisa ditolerir."

Peningkatan kurikulum berbasis HAM dan memperbanyak pelatihan HAM dalam pendidikan polisi juga disarankan. Selama ini terjadi kekeliruan substansial di mana terdapat konsep militer dalam tubuh polisi.

Padahal, tugas memberi rasa aman ada di pundak polisi. Polisi mempunyai tanggung jawab penjaga nilai-nilai sipil selain sebagai aparat hukum. Hendari berkeyakinan masyarakat punya andil dalam membentuk polisi menjadi baik atau buruk. "Polisi juga kompleks masalahnya," bela Hendardi.

Perhatian masyarakat langsung mengarah ke korps kepolisian dengan mencuatnya kasus pengamanan kampus yang dinilai kelewat represif di Universitas Nasional (Unas). Demonstrasi tolak kenaikan BBM yang digelar mahasiswa tersebut berakhir ricuh.

Para demonstran yang mayoritas mahasiswa Unas dianggap memancing emosi dengan aksi pelemparan dan cemooh. Sasarannya tentu petugas Pasukan Anti-Huru Hara (PHH). "Gerakan mahasiswa paling hanya melempar molotov, melempar batu," ujar Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia Adhie M. Massardi (02/06), "tidak ada niat kriminal."

Apapun alasannya, rongrongan mahasiswa mendorong aparat kepolisian mengejar demonstran bahkan hingga masuk ke dalam areal kampus UNAS. Dalam peristiwa tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh menyatakan terdapat dua instruksi di lapangan. "Yang pertama, jangan masuk," ungkap Ridha, "yang kedua, masuk." Instruksi kedua yang dianggap Komnas HAM sebagai bentuk penyerangan.

Ridha juga mengetuai tim penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berkenaan dengan aksi demonstrasi yang berujung kekerasan. Secara gamblang, Ridha menyatakan peristiwa di Unas merupakan penyerangan. Indikasinya, terjadi perusakan fasilitas, tidak ada koordinasi dengan pihak kampus, serta adanya paksaan masuk kampus meski kampus sudah ditutup oleh mahasiswa.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info