Hakim Konstitusi Usir Pengacara Hanura dari Ruang Sidang
Utama

Hakim Konstitusi Usir Pengacara Hanura dari Ruang Sidang

Gusti Randa diusir dari ruang sidang karena menginterupsi hakim saat membacakan putusan. Ia mengaku hanya ingin mengingatkan beberapa kesalahan yang terdapat dalam putusan.

Ali
Bacaan 2 Menit
Hakim Konstitusi Usir Pengacara Hanura dari Ruang Sidang
Hukumonline

 

Apa yang saudara lihat tadi? Kami tak mempermasalahkan putusan MK. Kami hormati  dan kami tahu putusan MK itu final dan mengikat. Tetapi yang kami sayangkan adalah bagaimana sekaliber hakim-hakim MK yang katanya sangat dihormati itu membuat pertimbangan hukum yang sangat tidak profesional, tukasnya kepada wartawan. 

 

Contempt of Court

Usai sidang, Mahfud MD menggelar konferensi pers untuk menjelaskan pengusiran Gusti dari ruang sidang. Dia telah melakukan contempt of court (menghina persidangan, red). Dia bilang MK tidak fair di dalam ruang sidang, ujarnya. Ia mengatakan para pihak boleh saja menuduh Mahkamah tidak fair asalkan tidak diucapkan di ruang sidang. Kalau di koran, tidak apa-apa, tambahnya.

 

Mahfud menjelaskan, seharusnya tak ada interupsi ketika hakim membaca putusan. Ia menduga Gusti terpengaruh dengan pemberitaan media massa edisi kemarin, ketika pengacara PAN dikabarkan mengajukan interupsi di ruang sidang. Kami menunda sidang, tak ada hubungannya dengan interupsi, ujarnya. 

 

Penulis buku Advokat dan contempt of court, Luhut MP Pangaribuan menilai tindakan Gusti sudah masuk kategori contempt of court. Ia menilai advokat seharusnya dapat menahan emosi di ruang sidang. Bagaimana pun putusan harus diterima, tuturnya.

 

Luhut mengakui posisi dilematis yang dihadapi pengacara dalam perkara ini. Yakni, putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Sehingga tak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Namun, bagaimana pun ketika putusan telah dibacakan itu merupakan sebuah kebenaran. Hakim can do no wrong, katanya. Bila memang terjadi kesalahan, lanjutnya, berarti itu kesalahan kita yang telah memilih hakim yang tidak kompeten. Namun, meski begitu, putusan tetap harus dihormati.

 

Salah Pemohon atau Panitera?

Di luar ruang sidang, Gusti menjelaskan alasannya menginterupsi pembacaan putusan. Menurut dia, sejak kekacauan putusan sudah terlihat sejak pembacaan putusan pada Senin (22/6) lalu. Dalam putusan itu, ada beberapa dapil yang tercecer untuk dipertimbangkan. Tim Pengacara Hanura akhirnya mengirim surat protes ke MK terkait beberapa kesalahan dalam putusan itu. 

 

MK akhirnya merespon dengan menggelar putusan lanjutan pada hari ini. Padahal selama ini, putusan lanjutan tak dikenal di MK. Mahkamah memutuskan sengketa hasil pemilu di Dapil Lampung 2 untuk DPR dan Dapil Sulawesi Utara 5 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Mahkamah memerintahkan penghitungan ulang di 26 Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, Dapil Lampung 2. Sedangkan permohonan untuk Dapil Sulut 5 ditolak MK.

 

Tim pengacara protes karena Mahkamah hanya merevisi dua item saja dari surat protes Hanura. Kuasa hukum Hanura yang lain, Elza Syarief membeberkan kesalahan fatal yang dilakukan MK. Ia menyebutkan putusan untuk Dapil Jatim 5, namun pertimbangannya menggunakan bukti-bukti dari Dapil Binjai Timur dan Binjai Utara.

 

Ada lagi. Putusan untuk Dapil Banggai Kepulauan di Sulawesi yang pertimbangannya menggunakan bukti dari Dapil Sukabumi Jawa Barat. Bagaimana sekelas MK bisa seperti itu, ujarnya.

 

Elza mengatakan tercampur aduknya bukti antar Dapil ini merupakan kesalahan panitera MK. Ini fatal, ujarnya. Ia sangat menyayangkan karena salah seorang hakim konstitusi sudah mengaku akan memperbaiki setelah mendapat surat protes dari Hanura. Ternyata tidak diperbaiki, tuturnya.

 

Ketua MK Mahfud MD membantah tuduhan Tim Pengacara Hanura ini. Kalau panitera disalahkan, kami tidak terima, ujarnya. Ia mengatakan sebenarnya pemohon lah yang tak siap mengajukan permohonan. Ia menjelaskan tertukarnya bukti-bukti itu akibat kelalaian pemohon. Banyak yang salah alamat. Misalnya, di posita disebut Sumsel tapi di petitum disebut Sulsel, tuturnya.

 

Mahfud mengatakan bila mengacu pada hukum acara secara saklek maka MK dapat saja menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apalagi diperparah dengan koordinasi tim pengacara yang tak solid. Tiap dapil punya kuasa hukum sendiri, ujarnya. Para kuasa hukum kerap lempar tangan ketika ada masalah di suatu dapil

 

Namun, lanjut Mahfud, karena persidangan di MK mencari keadilan substantif maka jajaran panitera rela membantu siang dan malam merapikan bukti-bukti itu. Bukti-buktinya memang kacau balau. Kami yang mengelompokan, ujarnya.

Interupsi! sergah pengacara Gusti Randa di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, baru saja dibacakan putusan lanjutan permohonan sengketa hasil Pemilu yang diajukan Partai Hanura, parpol yang diwakili oleh Gusti. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD langsung menolaknya. Tak ada interupsi, tuturnya. 

 

Perdebatan singkat pun terjadi antara keduanya. Gusti keukeuh mengajukan keberatan. Ada pertimbangan majelis yang tak sesuai dengan petitum, ujarnya, Rabu (24/6). Mahfud hampir habis kesabarannya. Ia mengancam akan mengeluarkan Gusti bila tetap memaksa.

 

Gusti tetap tak mau diam. Ia tetap berusaha meyakinkan ketua majelis bahwa memang ada kesalahan. Ia mengaku harus mengajukan keberatan di ruang sidang karena sifat putusan MK yang final dan mengikat begitu dibacakan. Mahfud pun langsung mengetok palunya sekali. Saudara diperintahkan keluar. Keamanan! perintah Mahfud kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan pengacara yang juga aktor film ini dari ruang sidang.

 

Rombongan pengacara Hanura akhirnya beranjak ke luar. Namun, Gusti masih terus bersuara. Pengadilan ini tidak fair, ujarnya sambil ke luar sidang. Mahfud juga masih sempat menanggapi celetukan Gusti ini. Ya sudah, kalau tidak fair, imbuhnya. Tim Pengacara Hanura akhirnya menumpahkan semua kekesalannya terhadap Mahkamah di luar ruang sidang.   

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info