Selain Chozin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman juga setuju atas usulan moratorium. Ia mengusulkan agar deklarasi penundaan pemekaran wilayah harus dituangkan dalam sebuah aturan hukum. DPD, katanya, siap memfasilitasi pertemuan tiga pihak dalam deklarasi moratorium ini. Untuk lebih kuat kalau perlu Perpu ya diterbitkan saja. Pertemuan ini betujuan untuk mewujudkan realisasi moratorium pemekaran daerah, katanya.
Tidak bisa dipungkiri, salah satu alasan keinginan pemekaran adalah keinginan daerah untuk memiliki pendapatan yang layak. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat, dilihat dari sisi politik, daerah-daerah di Indonesia sudah otonom, bahkan sangat liberal. Namun, itu semua tidak dibarengi dengan tingkat fiskal. Sebab di tingkat kabupaten dan kota, pendapatan asli daerah hanya 15 persen, sisanya 85 persen dari APBN.
Selama ini, kata Harry, kecilnya pendapatan daerah, menyebabkan Pemda harus mencari dana tambahan dengan melakukan sistem pajak dan retribusi sendiri. Harry yang saat ini dipercaya sebagai ketua pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan, DPR sudah sepakat dengan pemerintah membuat sistem pajak closed down. Kendati demikian, ia setuju dengan penundaan rencana pemekaran daerah. Tapi khusus rencana peleburan daerah, dia mengingatkan, pemerintah perlu mengajukan revisi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun depan.
Pemerintah memutuskan melakukan moratorium pemekaran daerah untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara. Pemekaran sejumlah daerah selama ini dianggap tidak memenuhi urgensi, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, pemerintah perlu melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membacakan RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Senin (03/8) lalu.
Presiden mengatakan, dalam 10 tahun terakhir ini, pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru terus terjadi. Sejak 1999 hingga sekarang telah terbentuk 205 daerah pemekaran baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Dengan demikian daerah otonom yang ada saat ini berjumlah 524 daerah, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.
Menurut Presiden, pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif serta kurang daya dukung keuangan, akan menjadi beban bagi keuangan negara. Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran.
Oleh karena itu, katanya, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh. Harus dipastikan pula bahwa kewenangan daerah, potensi daerah dan keuangan daerah benar-benar dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional, tegas Presiden.
Pernyataan ini sekaligus menjawab keinginan DPR. Ketua Pansus Pemekaran Wilayah Chozin Chumaydi mengatakan moratorium harus dikuatkan dengan bentuk deklarasi bersama. Ia yakin bahwa dihentikannya pembahasan RUU Pemekaran Wilayah merupakan jalan yang terbaik. Menurutnya, masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR ketimbang memprioritaskan pemekaran wilayah suatu daerah.
