Penandatangan Maklumat Demokrasi tersebut adalah Karlina Leksono, Munir, Hendardi, Asmara Nababan, MM Bilah, Todung Mulya Lubis, Teten Masduki, Ifdhal Kasim, Faisal Basri, Smitha Notosusanto, Munarwan, Emmy Hafild, Binny Buchori, Irianto Subiakto, Wardah Hafidz, Amiruddin, dan Arbi Sanit.
Pernyataan sikap yang mereka namakan sebagai Maklumat Demokrasi tersebut adalah reaksi terhadap mandat yang diberikan Presiden Abdurrachman Wahid kepada Menkopolsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono, yang notabene adalah militer. Keluarnya mandat tersebut dinlai oleh para tokoh sebagai bentuk telah adanya kemacetan terhadap kelanjutan dan masa depan pembaruan kehidupan politik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Hendardi tersebut, mereka juga menyatakan bahwa peluang berdemokrasi dan pluralitas politik tidak dipraktekkan sebagai sarana pendidikan dan pendewasaan bagi rakyat, tapi dimanfaatkan untuk saling menekan dan memeras. Kondisi ini yang kemudian menancapkan struktur dan relasi kekuasaan yang dangkal dan manipulatif.
Kembalinya peran militer
"Ketidakdewasaan para elite politik inilah yang dapat menjadi peluang atau kesempatan kembali berperannya militer ke panggung politik kita," tegas Hendardi. Ia juga mengingatkan agar TNI tidak sekali-kali mencoba-coba mencuri kesempatan dari situasi saat ini untuk kembali berpolitik.
Menurut Hendardi, sumbangan TNI pada demokrasi akan dapat diwujudkan hanya dengan menarik dirinya keluar dari setiap bentuk pemihakan dan sokongan politik serta teguh dalam respek terhadap kepemimpinan sipil manapun. "Kenyataannya, justru TNI, dengan politik kekerasan dan lingkaran impunity, yang menyebabkan bangsa ini cerai berai dalam perpecahan dan tuntutan pemisahan diri," jelas Hendardi.
Munir menambahkan bahwa memang telah ada tanda-tanda atau indikasi yang kuat di mana militer ingin kembali bermain politik dan mengambil kesempatan dalam kemelut yang terjadi. "Indikasi itu bisa dilihat dari kampanye militer lewat spanduk di jalan-jalan dan sikap mereka di MPR terhadap memorandum I dan memorandum II lalu," kata Munir.
Lebih jauh Munir menegaskan bahwa TNI bukanlah dinamisator, stabilisator, dan katalisator. Karena itu menurut Munir, militer selamanya harus dicegah dari kemungkinan menjadi faktor dalam kehidupan politik dan demokrasi. "Kami semua menolak setiap usaha dari militer untuk kembali berpolitik dan menyerukan kepada rakyat untuk bekerja bersama-sama mencegahnya," tandas Munir.