Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Poltik, Sosial dan Keamanan (Mekopolsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono seusai bertemu pimpinan MPR di gedung DPR/MPR yang didampingi Panglima TNI Laksamana Widodo dan Kapolri S. Bimantoro.
Bambang mengungkapkan bahwa kita semua menginginkan solusi dari krisis poltik sekarang ini, sehingga demokrasi tetap berlangsung. Dan DPR maupun MPR dapat mengelola proses ini dengan baik, tanpa adanya implikasi yang berlebihan yang tentu untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Menurut Bambang, pertemuan dengan pimpinan MPR ini dalam konteks mendiskusikan proses demokrasi yang akan berlangsung (sidang paripurna DPR) sebagai proses demokrasi yang matang dan sebagai amanah demokrasi yang sedang kita lakukan. "Meskipun berdasarkan analisis intelejen, ada implikasi baik langsung maupun tidak langsung yang menghendaki putusan lain dari sidang paripurna ini," cetus Bambang.
Bambang berharap adanya kemantangan yang tinggi dari anggota DPR yang akan melaksanakan sidang paripurna agar implikasi dan cost resiko menjadi reasonable pasca 30 Mei. Karena proses di DPR sebagai hulu akan berimplikasi dengan masyarakt sebagai hilirnya."
Sebelum mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyerahkan surat Presiden Wahid kepada DPR. Isinya, surat tersebut merupakan respons Presiden Wahid atas memorandum II DPR.
Dalam suratnya tersebut, Presiden Wahid menyatakan tidak perlu menjawab memorandum kedua. Alasannya, memorandum kedua tersebut tidak menyebutkan secara konkret pelanggaran sumpah jabatan seta ketidakbersihan dari KKN seperti apa yang dituduhkan kepadanya. "Sehingga respons terhadap memorandum II cukup secara tertulis saja, disertai lampiran kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politk pasca memorandum II," tegas Presiden Wahid dalam suratnya.
Melepas Baju
Pada kesempatan tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau kepada DPR, MPR, dan seluruh partai politik, dan lembaga pemerintah untuk saatnya melepas baju masing-masing untuk mencari sebuah solusi sampai 2004 dan periode sesudahnya untuk mencari "substasi" dari proses demokrasi ini.