Pengaturan mengenai lawyer asing telah berganti beberapa kali, tapi seluruhnya selalu menyatakan bahwa lawyer asing hanya dapat bekerja sebagai karyawan di suatu kantor hukum Indonesia. Mereka dilarang mempunyai equity atau menjadi partner di kantor hukum Indonesia.
Dalam praktek, cara kerja lawyer atau law firm asing di Indonesia cukup beragam. Cara yang paling legal adalah law firm asing yang bekerjasama dengan law firm lokal menitipkan lawyer-nya menjadi karyawan di law firm lokal itu.
Cara lain yang yang kurang jelas secara legal adalah menggunakan PT konsultan bisnis. Jalur ini terbagi dua, yaitu PT konsultan yang sebenarnya cabang law firm asing tapi berdiri sendiri, misalnya PT CB Indonesia yang merupakan cabang dari Coudert Brothers. Jalur lainnya adalah lawyer asing yang secara individu membentuk PT konsultan di Indonesia.
Selain penggolongan itu, ada pula cara yang spesifik, seperti pada PT Buana Nusantara Manunggal (PT BNM), Hadiputranto Hadinoto and Partners (HHP), serta Baker & McKenzie.
Seorang lawyer di Jakarta melihat bahwa faktanya tidak ada batas antara PT BNM dengan Baker & McKenzie dan HHP. "Kalau kita bekerja dengan mereka, kita tidak tahu sedang bekerja dengan PT BNM atau HHP. Orang-orang PT BNM memainkan peranan seperti layaknya lawyer. Bahkan, kadang-kadang konsultan PT BNM, yang memang lebih senior, bertindak seperti supervising partner lawyer HHP yang bersamanya," ujarnya.
"Beberapa waktu yang lalu, jika Anda menelpon ke HHP, operatornya akan mengatakan: 'BNM, Selamat pagi& ' . BNM mana yang dimaksud, PT BNM atau Baker & McKenzie? Lagi pula, bukankah itu kantor HHP...," ujar lawyer itu. Tapi sekarang, sapaan itu sudah diganti.
Lawyer itu juga menduga HHP membentuk PT BNM dengan maksud agar para lawyer asing yang ada tidak terkena pembatasan waktu maksimal lima tahun bekerja di Indonesia, seperti tercantum di SK-SK sebelumnya.