Dr. Sjahrir, Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), gelisah bukan kepalang terhadap krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak 1998 tapi belum juga ada tanda perbaikan. Karena itu, doktor dari Universitas Harvard, AS, ini menyampaikan unek-uneknya dalam pidato politiknya berjudul "Tahun 2002 adalah Tahun Penentuan" di Jakarta (14/1).
Pakar ekonomi politik ini membeberkan adanya fakta-fakta pasar gelap keadilan (black market of justice). Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua MPR yang menjadi tersangka kasus kilang minyak Balongan, sempat dijebloskan ke bui. Persidangan berlangsung lama, eh kini Ginandjar bebas ke gedung dewan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Lain lagi dengan Syahril Sabirin. Gubernur Bank Indonesia ini sempat diadili, tapi masih bertengger di kursi kekuasaannya. Sementara Bustanil Arifin, tersangka yang diduga terlibat korupsi Rp10 miliar dana Bulog pada 1990, baru diperiksa beberapa kali langsung ditahan. Kini Akbar Tandjung, Ketua DPR yang menjadi tersangka dana Bulog Rp40 miliar, malah melenggang.
Parahnya, pasar gelap keadilan menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi pejabat. Lihatlah, perdebatan kontroversi perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Para penguasa sama sekali tidak menyentuh substansi sesungguhnya, yaitu adanya kesepakatan out of court settlement seperti yang tertuang dalam skema MSAA dan MRA.
Menurut Sjahrir, sekarang sedang berlangsung sandiwara hukum dengan tingkat parodi yang memuakkan. Lebih parah lagi, pada waktu bersamaan saat ini pemerintah juga seperti tersandera oleh pasar gelap kekuasaan politik (black market of power politics).
Buktinya, kepekaan penguasa pada tuntutan publik makin tumpul saja. Misalnya, ide Presiden Megawati untuk memberi abolisi kepada mantan presiden Soeharto. Apalagi ada benturan kepentingan dalam kekuasaan. Taufiq Kiemas, suami Mega, menjadi ketua delegasi ke Cina mewakili pemerintah Indonesia. Padahal Taufiq adalah anggota DPR, yang mestinya mengawasi pihak eksekutif.
Di sisi lain, pemerintah seperti tidak peduli dengan kesulitan yang menghimpit masyarakat dengan menaikkan harga BBM, sehingga marak aksi penimbunan. Karena itu, di tengah masyarakat muncul anggapan, pemerintah menjadi sponsor terbentuknya black market BBM.