Tengok saja peristiwa yang terjadi dalam sebuah acara lokakarya di kawasan Puncak, Bogor, beberapa hari lalu. Acara yang digelar organisasi nonpemerintah (ornop) pengembangan masyarakat lokal itu memang mengundang sejumlah pejabat untuk datang.
Nah, di acara inilah seorang pejabat di Mahkamah Agung (MA) melakoni peran birokrat tadi. Gara-gara merasa tak mendapat pelayanan lebih dibanding dengan sekitar 85 orang peserta lain, sang pejabat menggunakan ancaman sebagai jurus pamungkas.
Ceritanya begini. Sejumlah aktivis LSM alias ornop menggelar sebuah pertemuan nasional untuk pengembangan hukum. Selain tokoh-tokoh adat lokal, akademisi, dan pengacara, panitia juga mengundang kalangan pejabat. Salah satu undangan adalah pejabat di lingkungan MA.
Pejabat yang notabene adalah orang nomor dua di organisasi para hakim itu datang agak sore, beberapa jam setelah acara dimulai. Begitu proses registrasi selesai, dengan diantar sejumlah panitia, pejabat menuju tempat menginap alias bungalow. Eh, tanpa ada rasa sungkan, tiba-tiba sang pejabat tadi minta bungalow tersendiri. "Nggak boleh ada orang lain di situ," seru sang pehjabat.
Tentu saja, panitia acara -- kebanyakan aktivis yang sering duduk lesehan bersama masyarakat miskin-- kelabakan. Sebab, sebelum sang pejabat datang ke bungalow yang dituju, sudah dua orang yang duluan check in di sana. Panitia mencoba menjelaskan bahwa satu bungalow berisi 3-4 orang.
Rupanya, si pejabat tadi tidak mau kalah. Saat itu juga, ia menebar ancaman. "Kalau mereka (maksudnya peserta yang lebih dulu check in) masih di sini, satu tempat dengan saya, saya akan pulang malam ini juga," begitu kira-kira bunyi ancamannya.
Entah mengapa, pejabat MA itu hanya mau 'ngamar' sendirian di bungalow yang dingin nan 'suejuk'. Padahal dalam lokakarya itu, sang pejabat bisa berdiskusi dengan peserta lainnya. Sang pejabat juga mestinya lebih merakyat karena lokakarya diadakan oleh ornop yang mungkin tidak punya dana besar.