Sabtu, 15 Maret 2003

Terus Belajar Rekonsiliasi dari Afsel, Kapan Pelaksanaannya?

Kalau diibaratkan seorang siswa, Indonesia mungkin termasuk negara yang rajin belajar tentang sesuatu yang baru. Tetapi sayang, tidak pernah naik kelas. Demikian pula halnya dengan pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Bertahun-tahun dibahas, nasib RUU KKR masih belum jelas.
Mys/APr

Masalah itu tiba-tiba kembali menghangat menyusul kunjungan Menteri Kehakiman Afrika Selatan DR. Penuelle Mpapa Maduna ke Indonesia. Maduna berada di Indonesia selama lima hari, 12 hingga 17 Maret 2003.

Kamis lalu (13/03), Maduna secara khusus bertandang ke Rasuna Said untuk menemui Menkeh Yusril Ihza Mahendra. Tidak diketahui pasti, apa isi pertemuan tertutup kedua menteri selama sekitar dua jam.  Selain pertemuan Kamis pagi itu, kedua menteri masih akan bertemu dalam acara resepsi makan malam. Puncaknya, pada Senin (17/03) akan berlangsung seminar dengan tema "Transnational Justice: Indonesian and South African Experience".

Yang jelas, dalam keterangan persnya, Maduna mengaku hubungan kedua negara begitu akrab sejak dahulu. Ia kembali mengungkit persinggungan budaya kedua negara. "Di negara kami, banyak keturunan Melayu dari Makassar," katanya. Tentulah, yang dia maksud Syech Yusuf asal Makassar yang keturunannya masih bisa ditemukan di sana.

Tetapi, kedatangan Maduna ke Rasuna Said tentu lebih terkait dengan masalah hukum. Isu penting yang diusung adalah masalah rekonsiliasi nasional. Afrika Selatan memang cukup berhasil menerapkan semangat itu. Bagaimana dengan Indonesia?

Dendam masa lalu

Yusril menganjurkan agar bangsa ini harus menuntaskan masalah masa lalu yang belum selesai. "Kita bisa belajar melakukan rekonsiliasi dari Afrika Selatan," kata Yusril. Ditambahkan Yusril, konflik tak akan bisa diselesaikan jika yang dikedepankan dendam masa lalu.

Mengambil contoh bersatunya kalangan Republik dengan kelompok hitam yang dimotori Nelson Mandela, Yusril yakin bila semangat serupa diterapkan, bara konflik di Tanah Air bisa dikurangi. "Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam penyelesaian konflik etnis di berbagai daerah," tambah Yusril.

Namun, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mengkritik pernyataan Menkeh dan HAM merupakan pesanan kelompok tertentu. "Pernyataan tersebut mengandung agenda terselubung Menkeh HAM untuk melanggengkan circle of impunity (lingkaran pengampunan atau pembebasan hukuman) di Indonesia," kata Sekretaris PBHI Johnson Pandjaitan, dalam siaran persnya.

Johnson mengemukakan bahwa pernyataan ini juga sebagai bentuk kepanikan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM. Ia berpendapat, Yusril seharusnya bersikap jujur dan tidak menutupi maupun mengeliminir fakta bahwa hingga kini masih terjadi pengingkaran terhadap korban pelanggaran HAM.

PBHI juga curiga bahwa saat ini Menkeh HAM dan Pemerintah sedang berusaha menyusun sebuah proyek pembebasan hukuman dalam skala besar dengan meniru model transitional justice, sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Afrika Selatan.

Maduna dan semangat rekonsiliasi

Afrika Selatan memang contoh terbaik mempelajari KKR, yang di sana disebut TRC (Truth and Rekonciliation Commission). Seperti diberitakan SABnews.co.za, Penuelle Mpapa Maduna adalah icon TRC.

Pria kelahiran 29 Desember 1952 itu memang sudah terlibat aktif sejak awal ide rekonsiliasi pasca rezim apartheid Afrika Selatan. Dia ikut dalam tim yang memprakarsai pertemuan Nelson Mandela dengan FW de Klerk--pemimpin Afsel saat itu--yang menghasilkan Record of Understanding pada 26 September 1992.

Di lain waktu, ia menjadi satu dari dua tokoh ANC yang menggagas program negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Kepeduliannya pada hak-hak dasar dalam semangat rekonsiliasi ia tuangkan dalam buku Fundamental Rights in the New Constitution (bersama Azhar Cachalia, 1994).

Peraih gelar PhD di bidang hukum konstitusi ini memang sudah lama dikenal sebagai orang yang berada di balik penyusunan panduan ANC. Tidak aneh kalau kemudian Nelson Mandela mempercayakan sejumlah jabatan kepada Maduna. Mulai dari Deputi Mendagri, Menteri Energi dan Mineral, hingga jadi Menkeh di zaman Presiden Thabo Mbeki.

Prestasi mantan jaksa ini selama di Depkeh patut dijadikan bahan renungan. Dalam laporannya ke Dewan Perwakilan Propinsi--semacam DPR--pertengahan lalu, Maduna menjelaskan bahwa ia telah turun gurung, menyambangi gedung-gedung pengadilan di banyak daerah terpencil. Setelah kunjungan itu, diperoleh kesimpulan: Pemerintah Afsel masih harus membangun 9 pengadilan Magistrates baru dan  39 sistem pelayanan sedang dibangun.

Belum termasuk 51 pengadilan di daerah terpencil yang masuk program perbaikan dan pemeliharaan; memperkenalkan 31 unit Pusat Pelayanan Keadilan plus 7 unit yang sedang dibangun; 9 unit Pusat Keamanan Masyarakat.

Yang tak kalah penting adalah program sistem pengadilan terpadu. Proyek di Durban, misalnya, berhasil mengelola sekitar 4.500 kasus. Dan lewat program itu, tak ada lagi kasus salah orang dalam praktek pengadilan sejak program perbaikan dilakukan.

Nasib RUU KKR

Spirit rekonsiliasi itulah yang sedang ditawarkan Maduna kepada Indonesia. Masalahnya, proyek KKR bukanlah barang baru yang dibawa Maduna semata. Beberapa tahun lalu, ide ini sudah mencuat. Bahkan pertengahan 2001, Pemerintah Indonesia sempat menerima hibah sebesar AS$7,5 juta dari Inggris.

Bukan hanya itu, seorang sumber membenarkan bahwa tim Depkeh dan LSM beranggotakan sekitar 20-an orang sudah berkunjung dua tahun lalu ke Afrika Selatan untuk melihat langsung pelaksaaan KKR. Bahkan dalam catatan hukumonline, sejumlah pengurus TRC--Wim van Zyl dkk--juga berkunjung ke Jakarta dalam rangka sosialisasi. Dengan kata lain, sudah banyak daya, dana, dan waktu yang terpakai untuk merealisasikan ide KKR.

Tugas penting KKR antara lain adalah menverifikasi dan mengidentifikasi para korban serta pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, selain juga memverifikasi sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM tesebut. Toh, harus diciptakan di atas landasan kebenaran yang didukung oleh bingkai hukum yang kuat dan tangguh.

Romli Atmasasmita, Kepala Badan Pembinaa Hukum Nasional (BPHN), juga mengatakan bahwa karena tugas KKR yang cukup luas dan peka, KKR perlu dibentuk dengan undang-undang. Selain perlu disahkan oleh DPR, perlu dilakukan konsultasi yang luas dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama para korban dan keluarganya. Dengan begitu, KKR akan memperoleh dukungan luas masyarakat, baik pelaku maupun keluarga korban.

Celakanya, nasib RUU KKR masih belum menentu. Menurut A. Semendawai dari ELSAM, draf RUU KKR sebenarnya sudah jadi. "Sepengetahuan saya, naskahnya sudah lama selesai," kata Semendai. Bahkan, Departemen Kehakiman sudah menyerahkan draf tersebut ke Sekretariat Negara (Setneg).

Seorang sumber hukumonline yang ikut intens menyusun RUU tersebut menguatkan. Katanya, naskah itu belum diserahkan ke Badan Legislasi DPR karena mentok di tangan Setneg.

Tertahannya naskah RUU KKR di Setneg lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap sebagian materi yang dianggap krusial. Sumber tersebut mencontohkan aturan mengenai hak reparasi. Berdasarkan aturan RUU KKR, setiap korban berhak mendapat pemulihan, rehabilitasi atau semacam kompensasi.

Setneg beranggapan jika hak itu diatur dalam suatu UU, niscaya akan memberatkan APBN. Bayangkan kalau korban G.30.S yang jumlahnya mungkin jutaan meminta hak reparasi. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Semendawai juga membenarkan. "Konsep itu diyakini Setneg akan membutuhkan dana yang cukup besar," ujarnya.

Padahal, lanjut Semendawai, hak reparasi tidak selalu dalam bentuk uang. Tetapi, juga bisa dalam bentuk pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah korban masa lalu. Cuma, itu tadi, masih ada rasa keberatan.

Itu sebabnya, masa depan rekonsiliasi nasional belum jelas benar. Aparat hukum pun tampak minim dukungan. Dendam kesumat masa lalu agaknya sulit lekang dari hati setiap orang. Dan kalau kita terus menerus berada dalam tahap belajar KKR, itu berarti tidak ada kemajuan. Kalau kunjungan Dr Penuelle Mpapa Maduna masih dijadikan sebatas belajar KKR dari Afrika Selatan, itu sama saja memulai dari nol lagi alias mundur lagi ke belakang.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua