Jumat, 15 August 2003

Kasus Bali Masuk Depdagri

NAN
Kasus dugaan suap atau money politics dalam pemilihan Gubernur Bali dilaporkan ke Departemen Dalam Negeri. I Wayan Nuastha, anggota DPRD Bali yang menerima duit, langsung menyerahkan berkas laporan ditemani Bali Corruption Watch dan LBH Keadilan Rakyat Indonesia. Pelapor meminta agar Depdagri menunda pelantikan Gubernur terpilih hingga kasus dugaan suap itu diusut tuntas.
KASUS BALI
 - RICKI PANGGABEAN
16.08.03 11:12
memang kasus money politic sudah menjalar dan merambat pada parpol dan pejabat negara kita.hal ini sungguh memalukan sekali,apakah ini yang dapat diberikan oleh seorang calon pemimpin.saya harap hal di proses secara hukum dan kepada anggota dewan yg benar telah menerima uang harus diadili kalo perlu dimasukin dalam sel dan kepada calon gubernur dihukum dan dikenakan denda atau sanksi yg berat.agar hal ini tak terjadi dimasa yg akan datang.
SILAHKAN BUKA MATA !
 - Rizal
15.08.03 21:07
Ya..... saudara-saudara warga PDI silahkan buka mata anda lebar-lebar, apa masih layak PDI disebu partainya wong cilik, atau partainya DPP, karena beberapa pemilihan Gubernur selalu DPP yang punya kepentingan bukan kepentingan masyarakat Daerah setempat yang menjadi perhatian.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua