Sebagai tuan rumah, hajat besar konferensi IPU di Jakarta, Indonesia memang dipersilakan untuk mengajukan satu resolusi tambahan dari dari dua agenda resolusi yang akan dibahas dalam Konferensi IPU yang akan berlangsung dari 15 hingga 21 Oktober 2000.
Minggu besok (15/10) Konferensi IPU (Inter Parlimentary Union) akan dibuka oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak kurang dari 1.000 anggota parlemen dari 114 negara anggota IPU akan hadir.
Selain pemandangan umum menyangkut masalah situasi politik, ekonomi dan sosial di seluruh dunia, ada dua topik yang telah ditetapkan menjadi agenda konferensi ini.
Topik pertama, pencegahan kudeta terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan penentangan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui hak pilih secara langsung, serta tindakan untuk membahas pelanggaran berat HAM anggota parlemen.
Topik pertama menyangkut aksi pelanggaran HAM oleh penguasa juncta militer di Myanmar terhadap anggota parlemen di negeri itu. Sementara topik kedua, pembiayaan pembangunan dan paradigma baru di bidang ekonomi dan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Konferensi ke-104 IPU akan mengambil keputusan untuk menetapkan salah satu dari kedua usulan tersebut pada 16 Oktober 2000. Keputusan tersebut dapat diterima apabila disetujui oleh 4/5 suara.
ESI Mengutuk Israel
Jika Indonesia akan mengajukan resolusi tambahan harus disetujui oleh 4/5 anggota yang hadir. Indonesia memang akan membuat draf agenda tambahan mendesak atau ESI (Emergency Supplementary Item). ESI ini akan diusulkan menjadi sebuah resolusi IPU.