Mengantisipasi berbagai pelanggaran yang bakal terjadi pada Pemilu 2004, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu. Rencananya menurut Direktur LBH Jakarta Uli Parulian, posko pengaduan tersebut mulai efektif berjalan pada awal Pebruari 2004. Selain menangani berbagai pelanggaran pemilu, posko pengaduan ini juga mengkhususkan pengaduan masyarakat yang dilanggar hak-haknya, khususnya menyangkut netralitas dalam pemilu.
Info Hukum