Jumat, 30 October 2009

Qanun Jinayat Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Pemerintah Provinsi Aceh belum mau menandatangani Qanun itu karena dicantumkannya sanksi hudud dan rajam. Padahal Rasulullah sendiri tak sembarangan dalam menjatuhkan sanksi itu.
CR-7







Kontroversi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat (pidana) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 14 September lalu, masih terus bergulir. Berbagai pihak menilai Qanun tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia, dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) yang telah diratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998. Selain itu, hingga saat ini, gubernur Aceh juga belum menandatangani Qanun tersebut.

 

Wakil Gubernur Aceh, M Nazar membantah bahwa penerapan syariat islam, termasuk Qanun Jinayat bertentangan dengan konstitusi. Nazar mengungkapkan bahwa adanya UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memang membenarkan penerapan syariah islam di bumi Serambi Mekah itu.

 

Selain itu, Nazar berpendapat bahwa adanya Qanun Jinayat, justru dijamin oleh kontitusi. UUD 1945, kata Nazar, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945.

 

Nazar juga mengungkapkan bahwa banyak pihak, terutama dari DPRD Aceh, yang menyatakan Qanun ini tidak bertentangan dengan konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan yang lain. “MUI pusat juga sudah mengeluarkan pernyataan, kalau di Aceh mau diterapkan tidak masalah, karena asasnya itu teritori dan personalitas,” ungkap Nazar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/10).

 

Mengenai belum ditandatanganinya Qanun oleh Gubernur, Nazar mengungkapkan, yang menjadi permasalahan adalah dimasukkannya hudud sebagai salah sanksi. Nazar berpendapat bahwa syarat penjatuhan hudud sangat ketat dan sangat jarang terjadi. Nazar memberikan contoh bahwa selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW hanya pernah merajam satu orang. Hal itu merupakan gambaran bahwa hudud tidak bisa diterapkan di semua kasus.

 








hudud adalah hukum yg telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah Swt., spt hukum potong tangan bagi pencuri.


 


Jarimah adalah tindak kejahatan spt mencuri, berzina, dan minum-minuman keras; tindak pidana;atau kejahatan yg dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir


 


(http://pusatbahasa.diknas.go.id)


 

Karena itulah, walau Qanun Jinayat itu berasal dari usulan Pemprov Aceh, namun Gubernur Aceh sendiri tidak menyepakati isi dari Qanun tersebut. “(usulan-red) Yang diajukan oleh eksekutif terjadi perbedaan yang jauh. Dalam pembahasan waktu itu, akhirnya rajam ini tetap dimasukkan dan hudud penuh dimasukkan.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua